Pemerintah Harus Belajar dari Omnibus Law Sebelum Sahkan RKUHP

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi KUHP baru, Pemerintah Indonesia harus belajar dari kasus Omnibus Law dengan melakukan sosialisasi yang berkualitas.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani seperti pesan yang disampaikannya, Selasa 30 Agustus 2022.

“Jadi ukuran disahkan atau tidaknya adalah setelah melakukan sosialisasi yang berkualitas,” ujar Ismail.

Dia mengingatkan jangan menerapkan waktu untuk mengesahkan RKUHP menjadi KUHP.

Sedangkan saat melakukan sosialisasi jangan melulu di hotel, tetapi mendatangi kelompok-kelompok sasaran, terutama yang berkaitan dengan 14 pasal yang menjadi isu krusial.

Sebelum disahkan ada baiknya draft RKUHP itu disebar melalui media sosial dan media komunikasi lainnya untuk memberi kesempatan terakhir bagi masyarakat yang ingin mengoreksinya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kemarau Ancam DIY hingga Akhir Tahun, 23 Kelurahan di Kulon Progo Rawan Kekeringan

Sebanyak 23 kelurahan di tujuh kapanewon wilayah Kulon Progo dikategorikan rawan kekeringan selama kemarau panjang 2024. Kalurahan-kalurahan ini tersebar...
- Advertisement -

Baca berita yang ini