Pemekaran Jadi Salah Satu Janji Jokowi untuk Papua

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Menjawab usulan dari tokoh masyarakat, Presiden Joko Widodo berjanji akan menindaklanjuti usulan pemekaran di Papua, terutama untuk Pegunungan Tengah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Sementara ini, Jokowi menyebut pemerintah tengah menerapkan moratorium pemekaran di seluruh daerah. Namun, untuk Papua, Jokowi janji akan ditindaklanjuti.

“Tapi, khusus untuk Pegunungan Tengah, jangan tepuk tangan dulu, akan saya tindak lanjuti,” ujar Jokowi di hadapan tokoh masyarakat adat Papua, Senin 28 Oktober 2019.

Presiden berkata, saat ini ada 183 antrean usulan pemekaran daerah. Ia belum bisa mengabulkan satu pun usulan tersebut, namun tetap memperhatikannya.

“Begitu dibuka satu, yang lain pasti ngantre di depan kantor setiap hari. Ada 183 yang mengajukan di meja saya, tumpukannya mungkin dua kali ini, baik provinsi, kabupaten dan kota. Ini menjadi PR saya setelah pulang dari sini,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah tokoh adat dan tokoh agama di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dalam kesempatan itu, presiden menerima berbagai usulan dari tokoh masyarakat.

Presiden turut didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Plt Kapolri Komjen Ari Dono, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Berita Terbaru

Presiden Gunakan Reshuffle untuk Maksimalkan Capaian Program Strategis

Oleh: Windi Paramitha )*Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih sebagai langkah strategis untuk memastikan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional. Presiden menempatkan reshuffle sebagai instrumen penting untuk menjaga efektivitas pemerintahan di tengah dinamika tantangan yang terus berkembang.Pelantikan pejabat baru yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada 27 April 2026 menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukanpenyesuaian struktural. Pemerintah memandang penyegaran kabinetsebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja lembaganegara.Prosesi pelantikan yang dipimpin langsung Presiden menegaskanpentingnya integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Presidenmenekankan kesetiaan terhadap konstitusi serta tanggung jawab penuhdalam menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada negara.Struktur kabinet yang diperbarui menghadirkan sejumlah perubahansignifikan pada posisi strategis. Kepala Staf Kepresidenan sebelumnya, Muhammad Qodari, dipercaya mengemban tugas baru sebagai KepalaBadan Komunikasi Pemerintah. Perubahan ini diarahkan untukmemperkuat koordinasi komunikasi publik.Penunjukan Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor StafKepresidenan menjadi bagian dari upaya memperkuat pengendalianprogram prioritas. Pemerintah menilai pengalaman dan kapasitas Dudung mampu mendukung efektivitas koordinasi lintas sektor.Sektor lingkungan hidup juga mengalami penyesuaian kepemimpinan. Menteri Lingkungan Hidup yang baru, Jumhur Hidayat, diberikan amanahuntuk memperkuat kebijakan pengelolaan lingkungan secarakomprehensif. Pemerintah melihat latar belakangnya sebagai modal dalam memperluas pendekatan kebijakan.Peran Menteri Lingkungan Hidup sebelumnya, Hanif Faisol Nurofiq, tidakdihentikan melainkan dialihkan. Pemerintah menugaskan Hanif sebagaiWakil Menteri Koordinator Bidang Pangan guna mendukung penguatansektor strategis lainnya.Pengangkatan Abdul...
- Advertisement -

Baca berita yang ini