Pembangunan Venue PON Papua Banyak Gunakan Material Lokal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) akan berlangsung dari 2-15 Oktober 2021 di Papua. Pembangunan infrastruktur tempat pelaksanaan PON sudah hampir rampung 98 persen.

Tiga venue tambahan masih terus dikerjakan. Ketiga arena olahraga tersebut adalah venue Sepatu Roda, Dayung, dan Panahan yang saat ini sudah dalam tahap akhir konstruksi dan ditargetkan selesai seluruhnya pada 31 Juli 2021.

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan ketiga venue PON XX ini dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan komponen lokal.

Diana berpesan untuk menggunakan produk dalam negeri, jangan terlalu cepat untuk mengimpor bahan material jika masih ada produk dalam negeri. ”Tadi disampaikan untuk beberapa komponen ada yang impor, tetapi masih dalam taraf wajar. Misalnya lintasan Sepatu Roda dari Korea, tetapi secara keseluruhan perbandingannya masih 70 persen produk dalam negeri,” ujar Diana dalam keterangan tertulis, Minggu 20 Juni 2021.

Ketiga venue tambahan tersebut mulai dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Papua, Ditjen Cipta Karya sejak 25 Februari 2020 dengan progres seluruhnya hingga 17 Juni 2021 mencapai mencapai 92,40 persen.

Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo berpesan agar dalam menyelesaikan pembangunan di sisa waktu kurang dari dua bulan ke depan tetap memperhatikan mutu dan kualitas. ”Kita harapkan 3 venue yang masih dalam tahap pembangunan dapat selesai sesuai target akhir Juli 2021. Kerja lebih keras sampai pelaksanaan PON XX tetapi tetap menjaga kualitas,” ujar Wamen Wempi di Jayapura.

Sebelumnya Kementerian PUPR telah menyelesaikan empat venue utama yakni arena Aquatic dan Istora Papua Bangkit di kawasan olahraga Kampung Harapan dan venue Cricket dan lapangan Hockey (indoor dan outdoor) di kompleks olahraga Doyo Baru. Keempatnya sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi Papua.

Pembangunan venue tambahan untuk Arena Sepatu Roda dibangun di atas lahan seluas 26.520 meter persegi dengan luas bangunan 6.067 meter persegi di daerah Bumi Perkemahan Waena, Kota Jayapura. Beberapa sarana dan prasarana pendukung venue selesai dikerjakan seperti tribun berkapasitas 650 orang, sistem penerangan untuk lintasan 1.501 lux dan penerangan safe zone 449 lux, sistem tata suara, dan scoring board. Secara keseluruhan progres konstruksi Arena Sepatu Roda mencapai 98,59 persen.

Kemudian arena olahraga Dayung dibangun tidak jauh dari Jembatan merah Youtefa yang membentang di atas Teluk Youtefa. Pekerjaan venue Dayung diawali dengan pembangunan pengaman pantai berupa reklamasi seluas 10.000 meter persegi oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua, Ditjen Sumber Daya Air.

Selanjutnya di area reklamasi dibangun gudang perahu seluas 1.750 meter persegi, ponton modular 521 meter persegi, gangway 2 unit, dan 1 unit menara finish setinggi 14,4 meter. Sementara di area perairan dipasang 1 unit menara start, 5 unit menara pantau, 8 unit penanda jarak, 8 unit pancang penahan, dan 2 unit obstacle canoe slalom. Lintasan dayung dibangun sepanjang 2.200 meter dengan lebar 81 meter (9 lintasan) dengan kontraktor pelaksana PT Nindya Karya (Persero) menggunakan biaya APBN sebesar Rp 16,9 miliar.

Saat ini progres pembangunan venue Dayung PON Papua sudah mencapai 52,6 persen. Terakhir Arena Panahan dibangun di kawasan kompleks olahraga Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Venue ini dibangun di atas lahan seluas 40.863 meter persegi dan memiliki luas bangunan 1.217 meter persegi dengan landsekap pegunungan Cycloop yang menjadi daya tarik arena Panahan PON Papua.

Lokasi venue Panahan dilengkapi lapangan bertanding seluas 10.100 meter persegi dan lapangan latihan seluas 8.207 meter persegi. Di mana pada lapangan tanding dilengkapi sistem pembuangan air di bawah lapangan, penerangan, dan tata suara. Saat ini progres keseluruhan pembangunan venue Panahan mencapai 99,68 persen.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Efisiensi MBG Tanpa Mengurangi Kualitas Gizi Penerima Manfaat

Oleh : Andika PratamaProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintahdalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakangenerasi produktif yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, langkahpemerintah melakukan efisiensi anggaran MBG perlu dipahami sebagai upaya memperkuatkeberlanjutan program, bukan sebagai bentuk pengurangan komitmen terhadap kualitas layanangizi bagi masyarakat.Belakangan, pemerintah melakukan penataan ulang tata kelola dan anggaran MBG. Kebijakantersebut diproyeksikan mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga sekitar Rp1 triliun setiap bulan atau mencapai Rp12 triliun dalam setahun. Efisiensitersebut dilakukan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari moratorium pendirian SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, penataan insentif operasional, hingga penyempurnaansasaran penerima manfaat agar lebih tepat guna dan tepat sasaran.Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa efisiensidilakukan melalui perbaikan tata kelola program sehingga anggaran negara dapat digunakansecara lebih optimal. Menurutnya, fokus pembangunan ke depan akan diarahkan pada wilayahtertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok masyarakat yang paling membutuhkanintervensi gizi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak sedang mengurangiesensi program MBG, melainkan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompokyang memiliki tingkat kerentanan tertinggi.Dalam perspektif kebijakan publik, efisiensi tidak identik dengan pengurangan kualitas. Sebaliknya, efisiensi merupakan instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaranmemberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Selama ini, tantangan utama dalam program-program berskala nasional bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas distribusidan ketepatan sasaran. Fokus baru MBG yang mengutamakan ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dinimerupakan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan kebutuhan kesehatanmasyarakat. Kelompok-kelompok tersebut merupakan fase kritis dalam pembangunan kualitassumber daya manusia. Kekurangan gizi pada masa kehamilan dan usia dini dapat menimbulkandampak jangka panjang, termasuk stunting, gangguan perkembangan kognitif, hingga penurunanproduktivitas pada masa dewasa. Dengan mengarahkan intervensi kepada kelompok yang paling rentan, pemerintah berupaya memastikan bahwa manfaat program dapat menghasilkan dampakkesehatan yang lebih besar.Langkah efisiensi juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip akuntabilitasfiskal. Dalam situasi kebutuhan pembangunan yang semakin beragam, setiap program harusmampu menunjukkan efektivitas penggunaan anggarannya. Menteri Keuangan Purbaya YudhiSadewa menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan bukanlah bentuk pemotongan sepihakterhadap program MBG, melainkan berasal dari inisiatif internal Badan Gizi Nasional yang melihat adanya ruang optimalisasi dalam pelaksanaan program. Pernyataan tersebut pentingkarena menunjukkan bahwa efisiensi lahir dari proses evaluasi teknis yang dilakukan olehpelaksana program sendiri.Lebih jauh, efisiensi yang dilakukan dapat membuka ruang fiskal bagi pemerintah untukmemperluas jangkauan manfaat program pada masa mendatang. Dana yang berhasil dihematdapat dialokasikan untuk memperkuat kualitas bahan pangan, meningkatkan pengawasandistribusi, memperluas cakupan layanan di daerah terpencil, maupun mendukung program pembangunan lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraanmasyarakat..Penataan jumlah SPPG juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan efektivitasprogram. Dengan jumlah titik pelayanan yang telah melampaui target awal, pemerintah perlumemastikan bahwa seluruh fasilitas yang ada beroperasi secara optimal dan mampu memenuhistandar pelayanan yang ditetapkan. Pendekatan ini akan membantu menghindari pemborosansumber daya sekaligus memperkuat kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.Di sisi lain, masyarakat perlu melihat kebijakan efisiensi ini secara objektif dan proporsional. Keberhasilan suatu program sosial tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, melainkan dari sejauh mana manfaat yang diterima masyarakat sasaran. Apabiladengan anggaran yang lebih efisien pemerintah mampu menjangkau kelompok rentan secaralebih tepat, menjaga kualitas makanan bergizi, serta meningkatkan efektivitas distribusi, makatujuan utama program tetap dapat tercapai bahkan dengan hasil yang lebih optimal.Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya menjaga keberlangsungan MBG, tetapi jugamemastikan kualitas gizi yang diberikan tetap memenuhi standar kesehatan yang telahditetapkan. Transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan, keterlibatanpemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat akan menjadi faktor penting dalam menjagakepercayaan publik terhadap program ini. Evaluasi berkala juga perlu terus dilakukan agar setiapkebijakan penyesuaian dapat didasarkan pada data dan kebutuhan riil di lapangan.Pada akhirnya, efisiensi MBG harus dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintahmembangun program yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak nyata. Dengan tatakelola yang semakin baik, fokus pada kelompok rentan, serta komitmen menjaga kualitas gizipenerima manfaat, program MBG dapat terus menjadi instrumen penting dalam mencetakgenerasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Efisiensi yang dilakukan bukanlah penguranganmanfaat, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakanbenar-benar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan masa depan bangsa.*Penulis adalah Pengamat Sosial
- Advertisement -

Baca berita yang ini