MATA INDONESIA, JAKARTA – Peningkatan kualitas SDM di Papua sekarang ini penting untuk pembangunan yang berkesinambungan. Salah satu cara peningkatan SDM yang sedang dilakukan pemerintah pusat adalah pembangunan 25 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Papua dan Papua Barat pada 2021.
‘’Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kami akan tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM,’’ ujar Menaker Ida Fauziah dalam keterangannya kepada Mata Indonesia News, Selasa 30 Maret 2021.
Selain kualitas SDM, pihaknya berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran.
Pernyataan tersebut disampaikan Menaker saat menerima kunjungan Bupati Kabupaten Biak Numfor Herry Ario Naap di Kantor Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Jakarta, Selasa.
Dalam pertemuan tersebut, Ida menyambut baik usulan pendirian BLK Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. ‘’Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati Herry terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak,’’ kata Ida.
Untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP, ia meminta Bupati Biak Numfor Herry agar menyiapkan secara detail berbagai hal yang dibutuhkan. Mulai dari kelengkapan perizinan dan dokumen, ketersediaan lahan yang cukup, serta sarana dan prasarana pendukung.
Menaker Ida menjelaskan, dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program pelatihan menyesuaikan dengan potensi yang ada. Ia mencontohkan potensi di daerah Biak Numfor. Untuk potensi ini, maka program pelatihan yang diberikan berkaitan pula dengan bidang perikanan, pertanian, dan peternakan. ‘’Hal ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan pada 2022. Sementara itu, anggaran untuk 2021 sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke depannya,’’ ujar Ida.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap mengatakan, pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020. Adapun Inpres Nomor 9 Tahun 2020 berisi tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. ‘’Pasalnya, di Kabupaten Biak baru ada lembaga latihan kerja (LLK) dan belum terdapat BLK,’’ ujar Herry.
Ia mengaku, beberapa pelatihan yang diadakan, seperti pelatihan listrik, mesin, dan otomotif, harus dilakukanbergantian. Sebab, keberadaan LLK dengan program-program pelatihan yang ada memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. ‘’Jadi, selama ini kami menggunakan satu gedung secara bergantian. Oleh karenanya, dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana dan prasarana, serta instruktur pelatihan,’’ kata Herry.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya berupaya mengajukan pendirian BLK UPTP pada Kemnaker.
Herry mengatakan, tujuan pendirian BLK UPTP agar SDM masyarakat Biak Numfor meningkat dan memiliki keterampilan. Dengan begitu, mereka akan siap untuk masuk ke pasar kerja.
