Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat peningkatan mutu pendidikan nasional sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia Indonesia. Berbagai program di sektor pendidikan terus didorong melalui langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan berkelanjutan, guna memastikan kualitas pendidikan semakin merata serta relevan dengan kebutuhan zaman.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan reformasi besar-besaran di sektor pendidikan, mulai dari perbaikan infrastruktur sekolah hingga digitalisasi pembelajaran secara nasional.
”Saya sedang melaksanakan perbaikan fisik sekolah-sekolah, dalam lima tahun saya ingin selesaikan 300 ribu sekolah. Saya juga lakukan sekarang digitalisasi pendidikan SD, SMP, SMA, mungkin sampai ke perguruan tinggi. Kita sekarang sudah taruh interactive flat panel (jumlahnya) 288.831 di sekolah-sekolah termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan sistem pengajaran terpusat untuk mengatasi ketimpangan kualitas guru di berbagai daerah. Melalui sistem ini, guru-guru terbaik akan mengajar secara hybrid dan interaktif, sehingga sekolah yang kekurangan tenaga pengajar tetap dapat memberikan pembelajaran berkualitas.
“Nanti kita punya studio, guru-guru terbaik akan ngajar di sekolah yang tidak ada guru matematika, tidak ada guru bahasa inggris ya dia dapat pelajaran hybrid dan interaktif. Kita bisa monitor di kelas itu. Ini lompatan dalam rangka human capital,” terang Prabowo.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas akses pendidikan inklusif melalui program Sekolah Rakyat (SR). Kepala Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, menyebutkan bahwa hingga Juni 2026 ditargetkan sebanyak 101 SR akan rampung dan siap menampung siswa dari keluarga miskin ekstrem pada tahun ajaran 2026/2027.
“Pembangunan SR tahap 2 di wilayah Jawa sebanyak 40 lokasi, di Pulau Sumatera 26 lokasi, Pulau Kalimantan 12 lokasi, Pulau Sulawesi 16 lokasi, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 3 lokasi, Pulau Maluku 4 lokasi, serta Papua 4 lokasi. Setiap SR permanen, dirancang berkapasitas 1.080 siswa per tahun, sehingga 2029 yang akan datang, pemerintah menargetkan 500 SR yang mampu menjangkau sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahunnya,” ungkap Qodari.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Melalui perbaikan infrastruktur, digitalisasi, inovasi pembelajaran, serta perluasan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, arah kebijakan yang ditempuh tidak hanya menyasar pada peningkatan kualitas, tetapi juga pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh anak bangsa. Dengan strategi yang semakin terintegrasi dan berorientasi jangka panjang, upaya ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul dan berdaya saing global.