Pelantikan Jokowi Dijaga 27 Ribu Personel TNI-Polri, Siapa Berani Ganggu?

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Tak lama lagi, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin bakal dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, tepatnya pada 20 Oktober 2019 mendatang. Keamanan super ketat akan diberlakukan, jadi jangan berani berbuat hal yang macam-macam ya kalau tidak mau celaka.

Pasalnya, TNI-Polri sudah menyatakan sebanyak 27 ribu personel gabungan akan dikerakan dalam pengamanan pelantikan sakral tersebut.

“Kita siapkan 27 ribu personel terdiri dari TNI-Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Jakarta, Senin 7 Oktober 2019.

Seperti diberitakan sebelumnya, meski sempat muncul isu adanya percepatan tanggal pelantikan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, namun semua itu telah ditepis.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa pelantikan akan tetap mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni 20 Oktober 2019.

“Enggak boleh maju sehari, enggak boleh mundur sehari. Jadi akan berlangsung 20 Oktober sesuai jadwal KPU,” ujar Pramono.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini