Pejabat Pemerintah Dilarang ke Luar Negeri Selama Tiga Minggu Mendatang

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pejabat pemerintah dilarang pergi ke luar negeri dalam tiga minggu mendatang menghindari lonjakan Varian Omicron di dalam negeri.

Hal itu diungkapkan Koordinator PPKM Jawa-Bali yang juga Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, Minggu 16 Januari 2022.

“Presiden meminta masyarakat bisa membatasi diri bepergian ke luar negeri. Pejabat pemerintah bahkan sudah dilarang ke luar negeri dalam tiga minggu mendatang,” ujar Luhut.

Dia mengimbau jika memungkinkan setiap rapat dinas dilakukan lagi dengan cara dalam jaringan (daring) menggunakan fasilitas internet.

Menurutnya, angka kasus harian Covid-19 yang terus naik, ditambah banyaknya penularan lokal Varian Omicron, harus menjadi alarm bagi kita semua untuk kembali melakukan pengetatan.

Catatan pemerintah jumlah penularan lokal varian Omicron di Indonesia sudah lebih banyak dari kasus impor dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

Meski begitu dia mengharapkan semua masyarakat tenang dan bersatu melawan varian hasil mutasi Virus SARS-Cov-2 tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini