Pejabat Pelabuhan Ditahan, Warga Lebanon Sebut Ledakan Akibat Praktik Korup

Baca Juga

MATA INDONESIA, BEIRUT – Sejumlah pejabat Pelabuhan Beirut telah dikenakan status tahanan rumah, warga Lebanon tuding politisi dan faksi berkuasa di Lebanon termasuk Hizbullah menjalankan pemerintahan dengan praktik korup sehingga melalaikan barang berbahaya seperti Amonium Nitrat 2,75 ton yang mengancurkan kota.

Menurut laporan An-Nahar, masyarakat Beirut mengetahui Pelabuhan Beirut dan kantor bea cukai terkenal sebagai salah satu institusi paling korup.

Dua institusi itu sangat menguntungkan banyak faksi dan politisi yang berkuasa di Lebanon, termasuk Hizbullah.

Kerugian akibat ledakan amonium nitrat itu diperkirakan antara 10 miliar dolar AS hingga 15 miliar dolar AS atau setara Rp 140 triliun sampai dengan Rp 220 triliun.

Gubernur Beirut Marwan Abboud mengatakan kepada stasiun TV milik Saudi Al-Hadath, menambahkan bahwa hampir 300.000 orang kehilangan tempat tinggal.

Seorang penduduk bernama Amy dengan marah mengatakan Beirut telah menjadi neraka yang sulit untuk bertahan hidup warganya. Dia menyalahkan pejabat Beirut dan Lebanon yang tidak bertanggung jawab serta hanya memamerkan kebodohan dalam peristiwa tersebut.

Rumah sakit kewalahan merawat korban terluka. Bahkan ada rumah sakit yang mengevakuasi semua pasiennya ke lapangan terdekat untuk dirawat.

Lebanon menurut An-Nahar sudah di ambang kehancuran di tengah krisis ekonomi yang parah dan pandemi Covid19.

Kepala Dinas Bea dan Cukai Badri Daher membenarkan kepada saluran TV LBC setempat bahwa ada lima atau enam surat serupa ke pengadilan. Dia mengatakan pendahulunya juga meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah untuk mengekspor bahan peledak “karena betapa berbahayanya mereka” ke pelabuhan dan staf di sana.

Tetapi, Daher mengatakan bahwa itu adalah tugasnya untuk “memperingatkan” pihak berwenang tentang bahaya, tetapi itulah yang paling bisa dia lakukan, sampai terjadi tragedi Selasa sore karena pengadilan tidak mengindahkan surat tersebut.

Presiden Michael Aoun bersumpah sebelum rapat Kabinet menyatakan penyelidikan ledakan amonium nitrat dalam jumlah besar itu akan transparan dan mereka yang bertanggung jawab akan dihukum.

Pemerintah juga mengatakan sekolah umum dan beberapa hotel akan dibuka untuk para tunawisma dan menjanjikan kompensasi yang tidak ditentukan untuk para korban.

Dengan hancurnya Pelabuhan Beirut, pemerintah mengatakan impor dan ekspor akan diamankan di tempat lain, kebanyakan di kota utara Tripoli dan pelabuhan selatan Tyre.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Respon Cepat Pemerintah Kunci Keberhasilan Hadapi Karhutla

Oleh: Ricky Rinaldi Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu bencana ekologis yang kerapmenjadi ancaman serius di Indonesia, terutama saat musim kemarau tiba. Namun, tahun 2025 ini, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengendalikan karhutla berkat respon cepatdari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Keberhasilan ini bukan hanya hasil kebetulan, melainkan buah dari sinergi lintas sektor, kesiapsiagaan, serta kerja kolaboratif antara berbagaielemen seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, Manggala Agni, damkar, dan masyarakat. Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menyampaikan bahwa langkah cepat dan sigapmenjadi kunci utama dalam mengendalikan karhutla sebelum api meluas dan sulit dikendalikan. Ia menekankan pentingnya pemadaman sejak api masih kecil agar tidak berkembang menjadikebakaran besar. Ia juga mengingatkan semua pihak agar tetap waspada menghadapi musimkemarau dan tidak lengah dalam menjaga kesiapsiagaan. Sikap proaktif ini terbukti efektif, seperti yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Karhutla yang melanda kawasan perbukitan Harau berhasil dikendalikan meskipunmenghadapi medan geografis yang sulit, yakni bukit terjal berbatu. Hanya sekitar dua hektarelahan yang terbakar berkat kerja cepat tim gabungan. Hal serupa terjadi di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, di mana karhutla seluas 10 hektare berhasil ditangani tanpa meluas lebih jauh. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah dan tim tanggap darurat di lapangan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini