Pegawai di Depok Dilarang Ngantor Tanpa Surat Ini

Baca Juga

MATA INDONESIA, DEPOK – Pegawai yang tinggal di Depok akan dipulangkan Pemerintah Kota itu jika berangkat kerja tanpa disertai surat tugas dari kantor yang bersangkutan. Hal itu berlaku selama Depok menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Dalam operasi gabungan petugas akan memerintahkan mereka pulang jika tidak dilengkapi surat tugas,” kata Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Minggu 3 Mei 2020.

Aturan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Walikota Depok Nomor 443/224- Huk/GT tentang Kelengkapan Surat Tugas Bagi Pegawai Yang Bekerja Pada Perusahaan/Kantor Yang Dikecualikan dari Penghentian Aktivitas Bekerja Dalam Masa PSBB di Kota Depok.

Sementara mengenai jaring pengaman sosial Provinsi Jawa Barat, hari ini baru diterima Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 406/Kep.251-Dinsos/2020 tentang Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran Non DTKS Penerima Bantuan Provinsi Jabar akibat COVID-19.

Di Depok ada 37.735 KK. Alokasi itu merupakan penambahan dari alokasi DTKS yang sebelumnya 10.423 KK. Sebanyak 2.191 KK di antara didistribusikan melalui Pos.

Saat ini, di Depok ada 309 pasien positif Covid19 yang disebarkan virus corona. Sebanyak 18 orang meninggal dunia dan 44 lainnya sembuh.

1 KOMENTAR

  1. Yap lebih aman bawa surat keterangan bekerja, karena kita tidak tahu, kapan ada pengecekan. Tetap semangat utk bekerja agar roda perekonomian tetap berputar. #KomenPositif

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Pastikan Operasional Kopdes Berjalan Optimal

Oleh: Rangga Putra )*Pemerintah memastikan operasional Koperasi Desa/Kelurahan(Kopdes/Kel) Merah Putih berjalan optimal melalui percepatanpembangunan gerai dan penguatan sistem pendukung di berbagaidaerah. Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar untuk menjadikankoperasi sebagai tulang punggung ekonomi berbasis desa yang mampumenjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.Pemerintah melalui Kementerian Koperasi terus mendorong percepatanpembangunan gerai Kopdes Merah Putih, khususnya pada lahan-lahanbaru yang telah disiapkan. Langkah ini dipandang krusial untukmembangun jaringan distribusi yang merata hingga ke tingkat desasekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai percepatan pembangunanakan memberikan dampak signifikan terhadap kesiapan operasionalkoperasi. Ia optimistis progres pembangunan akan menunjukkan capaianyang jelas dalam waktu dekat apabila proses pengerjaan dapat terusdipercepat sesuai rencana yang telah ditetapkan pemerintah.Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk PT Agrinas Pangan Nusantara, guna memastikan kesiapanoperasional berjalan menyeluruh. Kolaborasi ini difokuskan padapenguatan sistem distribusi, pengelolaan operasional, serta integrasiekosistem logistik pangan agar mampu menopang aktivitas koperasisecara efektif.Selain aspek pembangunan fisik, pemerintah memberikan perhatianserius terhadap tahapan verifikasi dan validasi sebelum seluruh geraiberoperasi penuh. Standar layanan menjadi prioritas utama agar seluruhunit usaha yang berada di bawah Kopdes, termasuk gerai obat danlayanan klinik, memiliki kualitas yang seragam dan dapat dipercayamasyarakat.Ferry juga menilai pemanfaatan fasilitas command center yang dimilikiAgrinas menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan. Sistem ini memungkinkan pemantauan perkembangan proyek secaraterintegrasi sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secaracepat dan tepat.Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, melaporkan bahwa pembangunan fisik gerai Kopdes Merah Putihterus menunjukkan perkembangan positif. Dari total target nasionalsebanyak 32.660 unit, ribuan gerai telah mencapai tahap penyelesaianpenuh dan sisanya masih dalam proses pembangunan yang berjalansecara bertahap.Joao memproyeksikan sebagian besar gerai akan segera rampung dalamwaktu dekat, dengan target puluhan ribu unit dapat diselesaikan padatahap awal implementasi. Perkembangan ini menunjukkan komitmen kuatpemerintah dan mitra dalam mempercepat realisasi program strategistersebut.Dalam pengelolaannya, Kopdes Merah Putih dirancang mengadopsistandar profesional dengan mengacu pada praktik koperasi di negaramaju. Pendekatan ini menitikberatkan pada digitalisasi sistem sertatransparansi pengelolaan secara terpusat untuk menciptakan efisiensi danakuntabilitas dalam skala nasional.Meski demikian, prinsip dasar koperasi tetap dijaga, terutama dalampenerapan mekanisme keanggotaan yang demokratis. Hal ini memastikanbahwa setiap anggota tetap memiliki peran yang setara dalampengambilan keputusan, sehingga koperasi tidak kehilangan jati dirinyasebagai lembaga ekonomi berbasis partisipasi masyarakat.Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat implementasi program denganmemastikan ketersediaan lahan sebagai fondasi utama pembangunankoperasi. Menteri Desa dan Pembangunan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini