PDIP Ingatkan PSBB Tak Buru-Buru Dilonggarkan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan mempersoalkan wacana Menko Polhukam Mahfud MD menganjurkan relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dia minta hal itu tidak terburu-buru dilakukan.

“Saya berpendapat relaksasi atau pelonggaran PSBB dapat saja diterapkan tentunya dengan pengkajian dan pencermatan yang matang, di wilayah yang tidak terdampak atau sudah mengalami penurunan yang signifikan, ditujukan pada wilayah-wilayah yang masyarakatnya berpotensi dapat memutar kembali roda perekonomian,” ujar Arteria di Jakarta, Selasa 5 Mei 2020.

Namun, dia mengingatkan jika harus dilakukan tetap dalam koridor protokol kesehatan dan keputusan tersebut tetap menjadi keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan Menteri Kesehatan.

Meski demikian, Arteria menilai perlunya melihat wacana tersebut sebagai pengayaan sehingga harus dilakukan kajian dan pencermatan secara detail dan mendalam, serta tidak perlu terburu-buru memutuskan relaksasi atau pelonggaran PSBB.

Mereka yang harus didengar seperti kepala gugus tugas di pusat, termasuk kepala daerah selaku kepala gugus tugas di provinsi, kabupaten/kota, aparat keamanan TNI-Polri, serta para penyelenggara jaring pengaman sosial yang masih bekerja saat ini.

Sebelumnya, dalam siaran langsung di akun instagramnya, Sabtu (2/5) lalu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa pemerintah tengah memikirkan adanya relaksasi PSBB, sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat pemberlakuan PSBB.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi MBG sebagai Kunci Keberlanjutan Kebijakan Gizi Nasional

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategispemerintah yang dirancang untuk menjawab tantangan mendasar pembangunansumber daya manusia Indonesia. Di tengah bonus demografi dan masih adanyapersoalan gizi, stunting, serta ketimpangan akses pangan, MBG hadir bukan sekadarsebagai program bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitasgenerasi masa depan. Karena itu, keseriusan pemerintah dalam mengevaluasipelaksanaan MBG patut diapresiasi dan didukung secara konstruktif oleh seluruhpemangku kepentingan. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menegaskan bahwa MBG bukan program yang berjalan tanpa pengawasan. Evaluasi berkala menjadi kunci agar manfaatnyatepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar berdampak. Menteri Koordinator BidangPangan Zulkifli Hasan, misalnya, menekankan pentingnya evaluasi berbasis data akuratuntuk memastikan bahwa penerima manfaat MBG benar-benar mereka yang membutuhkan. Menurutnya, ketepatan data penerima menjadi fondasi utamakeberhasilan program, karena kesalahan sasaran akan berujung pada inefisiensianggaran dan melemahnya kepercayaan publik. Penekanan pada akurasi data inimenunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin MBG sekadar terlihat besar dari sisianggaran, tetapi juga kuat dari sisi tata kelola. Pendekatan berbasis data tersebut relevan dengan kondisi terkini, di mana pemerintahterus melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sertasinkronisasi dengan data sektoral lainnya. Dengan cara ini, MBG diharapkan mampumenjangkau kelompok rentan, termasuk anak sekolah dan keluarga berpenghasilanrendah, secara lebih presisi. Keseriusan ini mencerminkan pola pikir pemerintah yang adaptif dan terbuka terhadap perbaikan, bukan defensif terhadap kritik. Di sisi lain, aspek kesehatan dan keamanan pangan juga menjadi perhatian utama. Wakil...
- Advertisement -

Baca berita yang ini