PDIP Ingatkan PSBB Tak Buru-Buru Dilonggarkan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan mempersoalkan wacana Menko Polhukam Mahfud MD menganjurkan relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dia minta hal itu tidak terburu-buru dilakukan.

“Saya berpendapat relaksasi atau pelonggaran PSBB dapat saja diterapkan tentunya dengan pengkajian dan pencermatan yang matang, di wilayah yang tidak terdampak atau sudah mengalami penurunan yang signifikan, ditujukan pada wilayah-wilayah yang masyarakatnya berpotensi dapat memutar kembali roda perekonomian,” ujar Arteria di Jakarta, Selasa 5 Mei 2020.

Namun, dia mengingatkan jika harus dilakukan tetap dalam koridor protokol kesehatan dan keputusan tersebut tetap menjadi keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan Menteri Kesehatan.

Meski demikian, Arteria menilai perlunya melihat wacana tersebut sebagai pengayaan sehingga harus dilakukan kajian dan pencermatan secara detail dan mendalam, serta tidak perlu terburu-buru memutuskan relaksasi atau pelonggaran PSBB.

Mereka yang harus didengar seperti kepala gugus tugas di pusat, termasuk kepala daerah selaku kepala gugus tugas di provinsi, kabupaten/kota, aparat keamanan TNI-Polri, serta para penyelenggara jaring pengaman sosial yang masih bekerja saat ini.

Sebelumnya, dalam siaran langsung di akun instagramnya, Sabtu (2/5) lalu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa pemerintah tengah memikirkan adanya relaksasi PSBB, sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat pemberlakuan PSBB.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hilirisasi Papua Jalan Strategis Menuju Kebangkitan Ekonomi Timur Indonesia

Oleh: Petrus Yoman Kambu* Hilirisasi di Papua kini tampil sebagai wajah baru pembangunan nasional yang berkeadilan dan berorientasi masa depan. Kebijakan ini bukan sekadar strategi ekonomiteknokratis, melainkan manifestasi nyata komitmen negara untuk memastikan bahwakekayaan alam Papua dikelola secara berdaulat, bernilai tambah tinggi, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamikaglobal yang kompetitif, langkah terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintahdaerah, dan investor internasional menunjukkan bahwa Papua tidak lagi ditempatkansebagai hinterland komoditas mentah, tetapi sebagai episentrum pertumbuhan baruyang diperhitungkan di pasar dunia. Langkah konkret tersebut tercermin dari fasilitasi pertemuan 21 investor Eropa denganperwakilan daerah penghasil kakao seperti Kepulauan Yapen, Jayapura, dan ManokwariSelatan. Forum ini membahas pengembangan industri kakao secara komprehensif darihulu hingga hilir, termasuk penetrasi pasar ekspor. Anggota Komite EksekutifPercepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, menegaskan bahwaPapua Sehat, Papua...
- Advertisement -

Baca berita yang ini