PBNU Minta Koruptor Dimiskinkan dan Hukumannya Diperberat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil hukuman bagi koruptor harus diperberat misalnya dihukum seumur hidup dan dimiskinkan.

Seperti dilansir NU Online, Ulil mengkhawatirkan hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sekarang makin melunak.

“Mereka harus dihukum dengan berat,” ujar Ulil seperti dikutip Sabtu 10 September 2022.

Beberapa hari belakangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan program pembebasan bersyarat kepada 23 koruptor.

Maka Ulil menilai sikap hukum yang semakin melunak terhadap para koruptor akan semakin membahayakan negara Indonesia.

Menurut menantu KH Mustafa Bisri tersebut, korupsi sama bahayanya dengan praktik terorisme.

Apalagi dengan pemberian program bebas bersyarat, masyarakat dan koruptor akan merasa bahwa tindak pidana korupsi bukan lagi kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime.

Maka, Gus Ulil mengajak seluruh masyarakat dari berbagai kalangan untuk mengawasi praktik-praktik yang melemahkan gerakan pemberantasan korupsi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini