Oleh: Cahyo Widjaya
Danantara mendorong transformasi UMKM dengan membuka akses langsung ke pasar korporasi dan pembiayaan berskala besar. Lembaga tersebut tidak sekadar berbicara tentang pemberdayaan, melainkan membangun jalur konkret agar pelaku usaha kecil masuk ke ekosistem business-to-business (B2B) yang lebih stabil, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Strategi tersebut menempatkan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok korporasi, termasuk BUMN, sekaligus memperluas akses terhadap sumber pendanaan yang lebih kuat.
Komitmen tersebut menguat seiring kebutuhan memperkokoh fondasi ekonomi nasional. Danantara melihat UMKM bukan hanya sebagai pelaku ekonomi skala mikro, melainkan sebagai mesin pertumbuhan yang sanggup menopang daya tahan ekonomi. Karena itu, perluasan akses pasar dan pembiayaan besar menjadi fokus utama agar UMKM tidak terjebak pada pola usaha tradisional yang terbatas.
Chief Marketing Officer Danantara Asset Management, Dendi Tegar Danianto, menegaskan lembaganya sengaja menggeser orientasi UMKM dari pasar business-to-consumer (B2C) menuju B2B.
Ia memandang langkah tersebut sebagai strategi percepatan agar pertumbuhan usaha lebih terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pasar B2C memang luas, namun pasar korporasi menawarkan kontrak jangka panjang, volume transaksi besar, serta kepastian permintaan yang lebih stabil.
Dendi menjelaskan Danantara memanfaatkan platform digital seperti Pasar Digital UMKM milik Telkom untuk mempertemukan pelaku usaha dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN sebagai offtaker.
Integrasi pengadaan barang dan jasa melalui platform tersebut membuka peluang transaksi yang jauh lebih besar dibandingkan pola konvensional. Ia melihat BUMN sebagai pasar raksasa yang selama ini belum sepenuhnya digarap UMKM secara optimal.
Lebih jauh, Dendi menilai integrasi ke ekosistem B2B tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga memaksa peningkatan profesionalisme. UMKM dituntut menata manajemen, memperbaiki kualitas produk, dan memperkuat tata kelola agar mampu memenuhi standar korporasi.
Danantara kemudian mendorong business matching, pendampingan komersialisasi digital, serta penguatan kompetensi agar pelaku usaha siap bertransaksi secara daring dan memenuhi kebutuhan pengadaan skala besar.
Ia juga menekankan pentingnya akses pembiayaan sebagai fondasi ekspansi. Ketika UMKM sudah mengantongi kontrak offtake dari BUMN, kebutuhan modal kerja otomatis meningkat. Tanpa dukungan pembiayaan memadai, peluang pasar korporasi justru sulit dimanfaatkan. Karena itu, Danantara menempatkan pembiayaan sebagai prioritas agar UMKM mampu meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kualitas pasokan.
Pandangan tersebut diperkuat Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Anton Hendranata. Ia menegaskan UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Anton menilai peningkatan inklusi dan literasi keuangan, disertai penguatan kapasitas usaha, menjadi kunci akselerasi sektor tersebut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Perluasan akses ke pasar korporasi akan efektif bila diiringi pemahaman keuangan yang baik dan tata kelola usaha yang kuat.
Anton memandang kolaborasi antara lembaga pembiayaan dan pengelola investasi seperti Danantara dapat mempercepat transformasi tersebut. Ketika akses modal semakin luas dan pasar semakin terbuka, UMKM memiliki ruang untuk naik kelas, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing. Sinergi tersebut pada akhirnya memperkuat ekosistem ekonomi nasional secara menyeluruh.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pentingnya optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran. Ia tengah membahas kemungkinan mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memperkuat distribusi KUR kepada UMKM. Purbaya menilai masih terdapat pelaku usaha yang belum memperoleh akses pembiayaan, sehingga diperlukan langkah strategis agar penyaluran semakin efektif.
Menurut perhitungannya, pemerintah selama ini mengalokasikan subsidi bunga KUR sekitar Rp40 triliun per tahun. Jika PNM berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, dana tersebut dapat dikelola lebih efisien dan diarahkan langsung sebagai pembiayaan berbunga rendah. Skema tersebut bahkan berpotensi menghimpun dana hingga Rp160 triliun dalam empat tahun, menciptakan daya ungkit pembiayaan yang jauh lebih besar.
Purbaya juga menilai PNM memiliki sumber daya manusia berpengalaman dalam pembiayaan mikro. Dengan jaringan luas di berbagai provinsi serta ribuan pendamping lapangan, lembaga tersebut mampu menjangkau pelaku usaha hingga tingkat akar rumput. Keahlian tersebut dianggap penting untuk memastikan pembiayaan benar-benar menyentuh UMKM yang produktif dan berpotensi berkembang.
Perluasan akses UMKM ke pasar korporasi dan pembiayaan besar akhirnya menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Danantara membuka pintu pasar B2B melalui integrasi dengan BUMN dan platform digital, sementara pemerintah memperkuat fondasi pembiayaan melalui optimalisasi KUR dan penguatan lembaga penyalur. Ketika akses pasar bertemu dengan akses modal, UMKM memperoleh peluang nyata untuk tumbuh lebih cepat, lebih profesional, dan lebih berkelanjutan.
Langkah tersebut bukan sekadar program jangka pendek, melainkan bagian dari desain besar memperkuat struktur ekonomi nasional. Dengan strategi terintegrasi antara pasar korporasi dan pembiayaan besar, UMKM berpeluang menjadi pemain utama dalam rantai pasok industri nasional, bukan lagi sekadar pelengkap. (*)
Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Nusantara