MATA INDONESIA, NEW YORK – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi tidak mengakui junta militer sebagai pemerintahan baru. Sementara Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan global untuk memastikan kudeta yang dilakukan junta militer Myanmar gagal.
“Kami belum menerima komunikasi apa pun mengenai perubahan representasi Myanmar di sini di PBB di New York. Dan kolega kami dalam protokol juga tidak menerima informasi apa pun dari misi permanen di Myanmar mengenai perubahan dalam pemerintahan,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric.
Adapun Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield akan memanfaatkan kursi kepresidenan di Dewan Keamanan Organisasi Internasional tersebut guna mendorong diskusi yang lebih intens mengenai krisis di Myanmar.
“Saya berharap menggunakan waktu kita sebagai Presiden Dewan untuk mendorong diskusi yang lebih intens,” kata Linda Thomas-Greenfield, menambahkan bahwa diskusi tersebut akan segera diselenggarakan, melansir Reuters, Selasa, 2 Maret 2021.
DK PBB menyuarakan keprihatinan –dalam sebuah pernyataan bulan lalu, atas keadaan darurat yang diberlakukan oleh militer Myanmar selama satu tahun. Akan tetapi, tidak mengutuk kudeta tersebut karena mendapat tentangan Rusia dan Cina.
Sebagaimana diketahui, pemerintah sipil de facto Myanmar digulingkan dalam sebuah kudeta pada awal Februari. Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun pekan lalu meminta PBB untuk menggunakan segala cara yang diperlukan demi mengambil tindakan terhadap militer Myanmar untuk memulihkan demokrasi di negara Asia Tenggara.
“Washington siap menggunakan keterlibatannya di PBB dan secara internasional untuk menekan militer agar membatalkan tindakannya dan memulihkan pemerintah yang dipilih secara demokratis,” ucap Linda Thomas-Greenfield.
“Namun, kekerasan yang kami lihat terjadi sekarang tidak menunjukkan bahwa mereka siap untuk membuat apa yang saya anggap sebagai keputusan mudah untuk mereka buat. Jadi kami harus meningkatkan tekanan,” katanya.
 secara resmi tidak mengakui junta militer sebagai pemerintahan baru.){kind=link}