MATA INDONESIA, NEW YORK – Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan militer Myanmar mengenai konsekuensi untuk setiap respons represif terhadap para pengunjuk rasa yang menentang kudeta.
Meskipun kendaraan lapis baja dan tentara telah dikerahkan di sejumlah kota besar, pengunjuk rasa tetap melakukan aski demonstrasi. Para demonstran mengecam pengambilalihan kekuasaan pada 1 Februari dan menuntut pembebasan terhadap pemimpin yang ditahan, Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh politik senior lainnya.
Kerumunan kecil berkumpul di dua lokasi di kota utama Yangon pada Selasa (16/2) – lokasi pertama dekat kampus universitas utama dan di bank sentral, di mana pengunjuk rasa berharap para staf bank bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil.
“Ms Schraner Burgener telah menegaskan bahwa hak berkumpul secara damai harus sepenuhnya dihormati dan para demonstran tidak dikenakan pembalasan,” ucap juru bicara PBB, Farhan Haq, dilansir Reuters, Selasa, 16 Februari 2021.
“Dia telah menyampaikan kepada militer Myanmar bahwa dunia sedang mengawasi dengan cermat dan segala bentuk tindakan keras kemungkinan besar akan memiliki konsekuensi yang parah,” katanya.
Dalam catatan pertemuan tersebut, militer Myanmar mengatakan junta nomor dua, Soe Win, telah membahas rencana dan informasi pemerintah mengenai situasi sebenarnya dari apa yang terjadi di Myanmar.
Militer mengatakan bahwa protes yang dilakukan sebagian besar warga Myanmar merusak stabilitas keamanan dan membuat orang ketakutan. Untuk meredam protes, militer bahkan menggunakan pemadaman internet dan menangkap lebih banyak lawan, terutama setelah mereka menangguhkan batasan hukum pada kekuatan pencarian dan penahanan.
