MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Presiden Rodrigo Duterte menolak seruan penyelidikan Senat untuk memanggil pasukan pengamannya yang telah mendapatkan suntikan vaksinasi virus corona yang kabarnya ilegal dari Cina dan belum mendapatkan persetujuan dari otoritas berwenang.
Duterte memerintahkan tentara Kelompok Keamanan Presiden (PSG) pada Senin (4/1) malam waktu setempat untuk tidak mematuhi panggilan dan tetap tinggal di barak.
Menyusul pernyataan Presiden Duterte, Angkatan Bersenjata Filipina yang memiliki yurisdiksi atas PSG, mengumumkan pada Selasa (5/1) pagi waktu setempat, pihaknya menghentikan penyelidikan atas dugaan keterlibatan tentara dalam kasus ini.
Pernyataan terbaru Presiden Duterte datang di tengah pengungkapan tambahan bahwa selain dari militer Filipina, setidaknya 100 ribu warga Cina yang bekerja dalam bisnis judi online di ibu kota, Manila, juga telah menerima vaksin ilegal dari China pada awal November, melansir Al Jazeera, Selasa, 5 Januari 2021.
Regulator di Filipina belum menyetujui salah satu vaksin virus corona yang dikembangkan oleh Beijing, meskipun laboratorium Cina sudah mulai melanjutkan uji coba vaksin di dalam negeri dan di beberapa negara lain.
Beijing memberikan persetujuan bersyarat untuk salah satu vaksin yang diujicobakan oleh Sinopharm pada 31 Desember dan meluncurkannya sebagai bagian dari kampanye vaksinasi massal.
Sebelumnya, Brigadir Jenderal Jesus Durante, kepala keamanan Presiden Duterte, dipaksa mengakui bahwa beberapa tentara menyuntik diri mereka sendiri dengan vaksin tanpa label dari Cina hingga September, dengan alasan kewajiban mereka untuk mengamankan presiden, sehingga mengabaikan undang-undang peraturan Filipina.
Durante tidak mengungkapkan secara detail mengenai dosis tersebut. Kantor presiden mengatakan bahwa vaksin itu diberikan sebagai hadiah dari Cina, meskipun ada larangan pengiriman obat-obatan yang tidak sah.
Menteri Pertahanan, Delfin Lorenzana telah mengakui bahwa obat-obatan tersebut diselundupkan ke Filipina tanpa sepengetahuannya. Namun, ia menambahkan bahwa langkah PSG itu dibenarkan.
Juru bicara Duterte, Harry Roque, juga bersikukuh bahwa tentara tidak melanggar hukum ketika mereka mempertaruhkan nyawa untuk melindungi presiden kami.
“Presiden memberi hormat kepada PSG atas apa yang mereka lakukan,” kata Roque, menolak menjawab pertanyaan berulang jika proses vaksinasi rahasia itu ilegal. Ia juga enggan menjawab laporan terkait 100 warga Cina yang bekerja di Filipina.
Berdasarkan statistik ketenagakerjaan Filipina, diperkirakan sebanyak 140 ribu warga negara Cina memiliki izin untuk bekerja di negara itu tahun 2019. Beijing mengatakan pihaknya memulai program untuk menyuntik warga yang bekerja di luar negeri pada pertengahan tahun lalu.
