Pasukan Keamanan Myanmar Ancam Penduduk dari Pintu ke Pintu

Baca Juga

MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Pasukan keamanan Myanmar menekan para pengunjuk rasa di distrik Yangon dan mengancam akan memburu mereka dari pintu ke pintu. Ribuan orang yang mayoritas merupakan generasi muda kembali turun ke jalan di kota utama Myanmar, menentang jam malam.

Pengambilalihan kekuasaan yang dilakukan oleh junta militer dan penangkapan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi menjurumuskan Myanmar ke dalam kekacauan. Berdasarkan laporan kelompok addvokasi, setidaknya 60 pengunjuk rasa tewas di tangan pasukan keamanan dan lebih dari 1,800 demonstran ditahan.

Di distrik Sanchaung polisi menembakkan senjata dan menggunakan granat kejut. Pasukan keamanan juga mengumumkan  akan memeriksa rumah siapa saja dari luar distrik dan akan menghukum siapa pun yang berani menyembunyikan para aktivis maupun pengunjuk rasa.

“Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan pengekangan maksimum dan mendesak pembebasan yang aman bagi semua tanpa kekerasan atau penangkapan,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, melansir Reuters, 9 Maret 2021

Di tempat lain di Yangon, ribuan orang menentang jam 8 malam. Para pengunjuk rasa ini meneriakkan “Bebaskan siswa di Sanchaung”, mendorong pasukan keamanan menembakkan senjata dan menggunakan granat kejut demi membubarkan pengunjuk rasa.

“Kesabaran pemerintah telah habis dan ketika mencoba meminimalkan korban dalam menghentikan kerusuhan, kebanyakan orang mencari stabilitas penuh (dan) menyerukan tindakan yang lebih efektif terhadap kerusuhan,” kata Televisi negara MRTV.

Saksi mata dan media lokal melaporkan, tiga pengunjuk rasa tewas dalam demonstrasi di Myanmar utara dan Delta Irrawaddy pada Senin (8/3).

Akibat tindakan represif yang dilakukan oleh pasukan keamanan terhadap para pengunjuk rasa, sanksi demi sanksi pun dijatuhkan untuk negara anggota ASEAN itu. Terbaru, Australia resmi menanggukan kerja sama pertahanan dengan Myanmar.

Australia juga akan mengarahkan kebutuhan kemanusiaan segera kepada Rohingya dan etnis minoritas lainnya, kata Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne dalam sebuah pernyataan pada Minggu (7/3) malam waktu setempat.

Selain menangguhkan program kerja sama pertahanan, Canberra juga akan terus menuntut pembebasan segera Sean Turnell –seorang ekonom dan penasihat pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi. Sebagai informasi, Sean Turnell ditahan karena akses konsuler terbatas sejak kudeta yang terjadi pada awal Februari.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini