Parah, Ketakutan Krisis Utang, Zambia Berniat Ekspor Ganja

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Meski dinyatakan ilegal untuk keperluan rekreasi alias nge-fly, Pemerintah Zambia men-sah-kan ekspor ganja dari negaranya untuk membayar utang yang membengkak dan khawatir menyeret negara itu dalam krisis utang.

Hal itu diungkapkan juru bicara pemerintah Dora Siliya memutuskan Zambia menjadi negara yang menggunakan ganja sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan keuangan.

Utang Zambia bertumbuh dari 8,74 miliar dolar AS pada 2017 menjadi 10,5 miliar dolar AS pada akhir 2018.

Pemerintah Zambia seperti dilansir reuters juga sudah memangkas prediksi pertumbuhan tahun lalu karena cuaca buruk telah menghancurkan produksi tanaman pangan. Sementara IMF menyebut pertumbuhan ekonomi negara itu cenderung melambat dalam jangka menengah.

Itu sebabnya, Presiden Partai Hijau Zambia yang menjadi oposisi pemerintah Peter Sinkamba dan telah menganjurkan ekspor ganja sejak 2013 menyatakan hal itu bisa menciptakan penghasilan negara hingga 36 miliar dolar AS.

Itu sebabnya, Siliya menyatakan Pemerintah Zambia telah memerintahkan Menteri Kesehatan Zambia untuk mengkoordinasikan upaya mengekspor ganja untuk kepentingan kesehatan.

Namun, untuk kepentingan rekreasi ganja tetap dilarang di Zambia dan penggunanya bisa dihukum.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini