MINEWS, JAKARTA – Para uskup Katolik Indonesia telah menyatakan dukungan mereka untuk pemerintahan baru yang dipimpin oleh Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin dan menghargai komitmen pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia negara.
Mengingat masa jabatan lima tahun yang akan datang (2019-2024), beberapa pemimpin Katolik berbicara tentang harapan mereka. Salah satunya adalah Mgr Yan Olla, uskup Tanjung Selor, sebuah keuskupan terpencil di provinsi Kalimantan Utara (Kalimantan).
Ia sangat mendukung pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia yang digagas Jokowi. Namun di sisi lain, ia sangat khawatir tentang masalah pernikahan anak di kalangan anak perempuan berusia 14 hingga 18 tahun.
“Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah membuat sukarelawan kita menemukan cara yang diperlukan agar menjamin mereka dapat akses ke pendidikan tinggi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan bantuan keuangan Gereja dan donor lokal. Ini juga harus dilakukan oleh pemerintah,” kata dia dalam keterangan resmi, Selasa 21 Oktober 2019.
Sementara, Mgr Petrus Canisius Mandagi mengatakan, Presiden Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf dipanggil untuk membela Pancasila dan persatuan Republik Indonesia.
Uskup Amboina (Maluku) dan administrator apostolik Keuskupan Agung Merauke (Papua) ini juga mengungkapkan bahwa tidak ada ideologi lain, hanya Pancasila, doktrin pluralis yang berfungsi sebagai dasar negara Indonesia.
“Pemerintahan Indonesia yang baru harus menegakkan pemerintahan yang tertib, menghindari kompromi dengan para koruptor dan menerapkan hukum tanpa perlakuan istimewa,” ujar dia.
Demikian juga, kata dia, kabinet baru juga harus lebih memperhatikan dan mengungkapkan lebih banyak cinta untuk sesama warga di bagian paling timur negara itu, demi kesetaraan dalam akses ke kesejahteraan sosial.
“Masalah Papua seharusnya tidak ditangani dengan pendekatan militeristik, tetapi dengan cinta dan kasih sayang,” kata dia.
Selanjutnya Mgr Aloysius Murwito juga sependapat. Sebagai uskup Agat, keuskupan termiskin di Papua, ia percaya bahwa untuk menyelesaikan masalah lokal, dialog antara pemerintah daerah dan pusat harus ditingkatkan dengan partisipasi para pemimpin suku dan agama.
“Ini penting karena bisa mengurangi potensi konflik dengan gerakan kemerdekaan. Tolong, tiadakan pendekatan militer untuk memecahkan masalah Papua. Tindakan kekerasan hanya dapat merenggut nyawa lebih banyak,†ujar dia.
Aloysius juga menyarankan agar pemerintah daerah dan pusat harus mengadopsi peraturan yang efektif untuk melindungi kepentingan orang Papua, meskipun ada gelombang besar pendatang dari pulau-pulau lain.
“Pemerintah harus melindungi karakter asli Papua, terlepas dari kenyataan bahwa migran dapat datang dan tinggal. Juga diperlukan untuk memperkuat semangat inklusif dan ketersediaan bahkan di antara orang Papua,” kata dia.