Para Tokoh Masyarakat Nabire Nilai Otsus Merupakan Bentuk Perhatian Pemerintah untuk Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, NABIRE – Kelanjutan Otsus Papua mendapat dukungan dari para pemuka masyarakat di Nabire. Mereka menilai kehadiran Otsus membawa dampak positif untuk Papua.

Menurut Tokoh Masyarakat Nabire Samuel Yamba, Otsus jilid II merupakan bentuk kepedulian Presiden Joko Widodo terhadap masyarakat di Papua.

“Pemerintah pusat khususnya Presiden Joko Widodo sangatlah memperhatikan rakyat Papua dengan adanya dana Otsus untuk bidang kesehatan dan pendidikan,” ujarnya, dikutip Rabu 29 September 2021.

Ia juga mengungkapkan bahwa kelanjutan Otsus sangat diharapkan oleh masyarakat agar pembangunan di Papua bisa terus bergulir.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Suku Yeresiam, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire John Aduari. Ia merupakan tokoh berpengaruh dari Suku Yeresiam yang merupakan suku asli pesisir di Distrik Yaur.

Menurutnya, sejak era Reformasi sekarang, pemerintah Indonesia terus memberikan perhatian terhadap masyarakat Papua, khususnya melalui dana Otsus. Namun, penyaluran dana tersebut masih belum memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat karena ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakannya.

“Dampak dari penyaluran yang tidak merata tersebut menimbulkan kondisi pembangunan di wilayah pesisir Papua yang cenderung lambat dan SDM yang belum berkembang secara maksimal”, katanya.

Ia menyadari bahwa selama ini alokasi dana untuk masyarakat pegunungan justru beralih kepada penggunaan yang tidak mendukung pemerintah seperti korupsi dan adanya indikasi memberikan dukungan kepada KST Papua. Untuk itu, ia berharap agar kondisi tersebut perlu diatasi segera.

“Dengan melalui peranan masing masing pihak dan penyediaan regulasi yang telah disempurnakan, sehingga SDM Papua bisa berkembang dan menjadi penopang pembangunan di Papua. Serta mencegah adanya potensi kerawanan sosial dari ketimpangan antara masyarakat pesisir Papua dengan masyarakat pegunungan Papua”, ujarnya.

John juga memberikan dukungan atas rencana pemekaran wilayah di Papua atau adanya Daerah Otonomi Baru (DOB). Menurutnya, DOB merupakan kebijakan pemerintah untuk menjadi solusi bagi kemajuan Papua.

“Seperti di Kabupaten Nabire, dengan adanya DOB akan membantu Nabire mengembangkan wilayahnya dan sumber daya manusianya untuk mendukung kebijakan tersebut,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini