MATA INDONESIA, JAKARTA – Budayawan Sastro Al Ngatawi mengatakan, Papua sejak dahulu telah menjadi bagian dari Indonesia. Bahkan talenta-talentanya memiliki nilai yang sama dengan warga Indonesia di daerah lainnya.
“Tugas kita sekarang adalah mengasah dan mengolah butiran emas, mutiara-mutiara peradaban, mutiara kebudayaan yang ada di Papua dan di mana-mana. Banggalah menjadi bangsa Papua sebagai bagian dari Indonesia untuk masa depan peradaban,” ujarnya dalam talkshow bertajuk Papua and Civilizatioan: an Insider perspectiveyang diselenggarakan Channel INC TV dan NU Channel secara online, Rabu 30 Juni 2021.
Mantan juru bicara Presiden RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tersebut juga menyarankan agar penyelesaian masalah di Papua perlu menggunakan pendekatan kebudayaan.
Kang Sastro demikian sapaan karibnya juga mengungkapkan bahwa pendekatan kebudayaan akan diterima karena langsung bersentuhan dengan perasaan.
“Ini berbeda dengan pendekatan politik maupun militer karena mengabaikan perasaan itu sendiri,” kata Mantan Ketua Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia (Labumi) PBNU tersebut.
Hal senada juga disampaikan oleh penyelenggara talkshow dari Channel INC TV Ali AH. Ia mengatakan, polemik tentang ikon PON XX Papua telah menyadarkan bahwa orang Papua sangat bangga menjadi salah satu bagian peradaban Indonesia yang memiliki kekhasan seperti daerah lainnya.
“Bahwa Papua itu sangat bernilai dan mampu memberikan nilai bagi kebangsaan Indonesia,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa sejak era sebelum kemerdekaan, Papua telah menyatu dengan daerah lainnya bagian timur Indonesia, seperti Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, dalam ikatan ras Melanesia.
“Artinya, Indonesia itu terdiri atas berbagai ras termasuk ras Melanesia, jadi sejak dahulu kala, Indonesia telah menghilangkan sekat-sekat rasis. . Peradaban Papua adalah bagian dari peradaban Indonesia,” ujarnya.
Hal itu juga menjadi bukti atas pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa warga Papua puas dengan kebijakan Indonesia di provinsi paling timur tersebut.
“Bahkan, 82 persen sangat setuju dengan adanya otonomi khusus dan hanya 8 persen yang menolaknya,” katanya.
