Papua Mengakar dalam Sejarah Majapahit dan Identitas Nusantara Sejak Abad ke-14

Baca Juga

Mata Indonesia, PAPUA – Papua memiliki hubungan erat dengan Nusantara telah tercatat sejak abad ke-14. Dalam Kitab Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit, disebutkan wilayah bernama Wanin yang diyakini sebagai bagian dari Semenanjung Onin di Papua Barat.

“Nama Wanin dalam kitab tersebut menunjukkan bahwa Papua bukan wilayah terasing, melainkan telah menjadi bagian dari interaksi politik dan dagang Nusantara,” ujar Yohannis Samuel Nusi, penulis sekaligus pegiat sejarah Papua.

Papua tidak hanya dikenal dalam simbolisme kekuasaan Majapahit, namun juga mulai tercatat dalam peta perdagangan regional. Kontak awal dengan bangsa-bangsa luar, seperti Portugis dan Spanyol pada abad ke-16, mempertegas posisi strategis Papua dalam jaringan pelayaran rempah-rempah. Kemudian pada abad ke-17, Belanda melalui VOC mulai menanamkan pengaruh di wilayah ini, meski terbatas pada daerah pesisir karena tantangan geografis.

“VOC mendirikan pos-pos di Fakfak dan Manokwari, serta mendorong misi keagamaan untuk memperkenalkan pendidikan dan layanan kesehatan,” tambah Nusi.

Salah satunya adalah Poreo Ohe, seorang kepala suku dari Sentani yang disebut dalam beberapa catatan dan tradisi sebagai peserta Sumpah Pemuda 1928. Nama lain adalah Aitai Kerubaba, yang dihormati dalam narasi lokal sebagai tokoh yang turut menghidupkan semangat kebangsaan. Nama lain adalah Aitai Kerubaba, yang dikenang dalam tradisi lokal sebagai tokoh yang turut serta dalam semangat kebangsaan tersebut.

Saat Perang Dunia II, wilayah Papua sempat diduduki oleh Jepang. Setelah Jepang menyerah pada 1945, Belanda kembali menguasai Papua meski Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan. Pandangan Indonesia waktu itu adalah bahwa seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, termasuk Papua, merupakan bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia.

“Namun dinamika geopolitik saat itu menempatkan Papua dalam sorotan internasional, hingga akhirnya melalui Penentuan Pendapat Rakyat 1969, Papua secara resmi kembali ke pangkuan Indonesia,” tegas Nusi.

Kisah ini merupakan bagian awal dari rangkaian panjang sejarah Papua yang sarat makna. Fakta bahwa Papua telah disebut dalam teks klasik seperti Negarakertagama menjadi pengingat bahwa wilayah ini sejak lama telah menjadi bagian integral dari dinamika kepulauan Nusantara. Sebuah narasi yang relevan untuk membangun kembali rasa percaya diri generasi muda Papua hari ini.

“Papua bukan wilayah terpinggirkan, melainkan simpul sejarah yang kaya dan layak dirayakan,” tutup Yohannis Samuel Nusi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini