Pakar: Sikap Pangdam Jaya Terhadap Rizieq Syihab Preseden Baik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sikap keras Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman terhadap gerakan Muhammad Rizieq Syihab merupakan preseden baik serta menumbuhkan rasa aman.

Boni menilai ketegasan Pangdam Jaya memperkuat langkah tegas dan berani kepolisian yang secara resmi telah meminta pertanggungjawaban hukum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran serta pimpinan FPI soal kegiatan pengumpulan massa besar-besaran di beberapa tempat khusunya di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020.

“Langkah kepolisian ibarat lilin yang menyala di ujung terowongan. Ada harapan bagi masyarakat bahwa tidak ada ormas apapun yang kebal hukum di negara ini. Dan kita bersyukur, hal ini diperkuat dengan langkah tegas TNI melalui Pangdam Jaya dalam menjaga bangsa dan negara,” ujar lelaki yang pernah mengenyam Pendidikan di Universitas Humboldt, Berlin, Jerman itu dalam keterangan tertulisnya, Jumat 20 November 2020.

Menurut Boni, ketegasan TNI merupakan suatu bentuk dukungan bagi upaya penegakan hukum yang transparan, konsisten, dan kuat di level institusi kepolisian.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) tersebut juga mengapresiasi kehadiran pasukan khusus TNI di wilayah Petamburan, persisnya di sekitar markas FPI. Menurut dia, langkah TNI merupakan peringatan terhadap ormas-ormas yang mengganggu NKRI.

Itu adalah sinyal keras bagi semua kelompok ormas yang mengusung narasi dan aksi radikal selama ini. Pratanda bahwa masih ada TNI di negara ini yang siap setiap saat menjaga rakyat dan NKRI. Maka, tidak ada ormas yang boleh melampaui hukum, apalagi menghina negara.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kolaborasi Lintas Sektor Mempercepat Listrik Desa

Oleh : Antonius UtomoDi era peradaban modern saat ini, ketersediaan energi listrik telah melampaui fungsinya sebagaisekadar sumber penerangan semata. Khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal(3T), listrik merupakan infrastruktur dasar sekaligus prasyarat utama bagi terwujudnya keadilansosial, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan akselerasitransformasi digital. Oleh karena itu, perluasan akses kelistrikan hingga ke pelosok desa bukansekadar program pembangunan biasa, melainkan agenda strategis nasional yang mendesakdiselesaikan demi memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam aruskemajuan zaman.Capaian pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) patutdiapresiasi secara memadai. Berdasarkan data terbaru, rasio elektrifikasi di Indonesia berhasilmenyentuh angka 99,83 persen pada triwulan pertama tahun 2026. Meski secara statistik makropencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan, sisa persentase sebesar0,17 persen sama sekali tidak boleh diabaikan. Angka tersebut pada hakikatnyamerepresentasikan masyarakat di wilayah geografis yang penuh tantangan, mulai pegununganterpencil hingga pulau terluar, yang masih menantikan kelistrikan. Hal ini menuntut kehadirannegara secara utuh untuk memastikan pemerataan pembangunan, menembus batas isolasi yang menghambat perbaikan tingkat kesejahteraan mereka.Langkah proaktif untuk menjangkau wilayah-wilayah tersulit tersebut terefleksikan dengansangat jelas dalam penyelenggaraan Alignment Forum Program Listrik Desa pada bulan Juli...
- Advertisement -

Baca berita yang ini