MATA INDONESIA, JAKARTA – Untuk menyelesaikan masalah di Papua, negara harus hadir menekan persoalan ketidakadilan terutama dalam bidang ekonomi dengan meninggalkan pendekatan militer dan harus benar-benar melindungi warga setempat. Jika tidak kaum separatis akan mengambil alih.
“Sekarang siapa pihak di Papua yang harus dilindungi, kita harus memetakan terlebih dahulu mana warga yang mendukung provinsi itu lepas dari Papua,” ujar peneliti asal Indonesia di Loyola University Chicago, Ratri Istania, dalam webinar yang diselenggarakan Mata Indonesia bertajuk ‘Papua Bukan Minnesota’ di Jakarta, Senin 15 Juni 2020.
Menurut Ratri, sejak Gus Dur hingga Pemerintahan Jokowi, Papua sudah mendapat perhatian sangat baik. Mulai dari pemberian status otonomi khusus hingga sejumlah pembangunan fisik di era Jokowi seperti infrastruktur dan BBM satu harga.
Ratri menilai hal tersebut merupakan pendekatan kesejahteraan yang sangat berarti bagi warga Papua.
Tetapi, belakangan terlihat beberapa upaya terhadap pekerja infrastruktur di Papua yang tidak mengenakkan seperti penembakan para pekerjanya. Ratri menilai hal itu bisa membuat kebijakan ekonomi menjadi mundur.
Meski begitu, apa pun situasinya negara harus tetap hadir di Papua agar kaum separatis tidak mengambil alih. Prinsipnya setiap ada kekosongan peran negara, maka akan diisi oleh separatis.
