Pakar: PSBB Berbasis Komunitas Lebih Efektif

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ternyata cara khas Indonesia yang berhasil menekan penyebaran Covid19 yang dibawa virus corona. Namun akan lebih efektif jika meletakkan masyarakat sebagai subyek dalam pelaksanaan itu dengan membuat PSBB berbasis komunitas sehingga bisa menjadi norma baru yang mengarah ke “new normal.”

Hal itu diungkapkan pakar epidemi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia DR Pandu Riono di Jakarta yang dikutip Senin 4 Mei 2020.

Menurut Pandu, DKI Jakarta adalah contoh sukses penerapan PSBB karena hampir 60 persen warganya lebih banyak beraktivitas di rumah dan menghindari kerumuman.

“Dengan 60 persen kurva pandemi langsung landai dan turun cepat,” ujar Pandu.

Agar efektifitas PSBB lebih tinggi lagi dari angka tersebut, Pandu menganjurkan menerapkan konsep baru yaitu PSBB berbasis komunitas.

Dengan cara itu, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator sedangkan aktor utamanya adalah masyarakat. Misalnya di desa-desa sekarang banyak membangun fasilitas karantina untuk warganya yang pulang dari perantauan dan atas kesadaran sendiri mereka melakukannya.

Jika PSBB secara perlahan dicabut, nantinya akan menciptakan norma baru yang bisa menghadapi pandemi virus lainnya.

 

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini