Otoriter! Israel Larang Guru Dukung Perjuangan Palestina

Baca Juga

MATA INDONESIA, TEL AVIV – Anggota sayap kanan Israel, Itama Ben Gvir mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru ke Parlemen. Di mana RUU tersebut akan mencegah guru Palestina yang berdomisili di Yerusalem dan Israel mengekspresikan solidaritas perjuangan Palestina.

“Menurut hukum, setiap guru yang terbukti mendukung atau membantu perjuangan Palestina akan dikeluarkan,” demikian laporan Pusat Informasi Palestina kepada Channel7, melansir Middle East Monitor, Rabu, 1 Desember 2021.

“Ini merupakan upaya untuk melawan meningkatnya kasus di mana guru yang bekerja di sekolah yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Israel telah menyatakan dukungan mereka untuk tindakan atau organisasi yang bekerja melawan pendudukan,” lanjutnya.

RUU tersebut menekankan para guru, pengawas, dan karyawan Kementerian Pendidikan membuat janji yang jelas untuk tidak menunjukkan dukungan apa pun atas tindakan apa pun yang menentang Israel.

Mereka juga dilarang tegas melawan entitas tersebut dan untuk mencegah publikasi propaganda apa pun di setiap sekolah yang mendukung perjuangan bangsa dan rakyat Palestina.

Konflik Israel-Palestina merupakan bagian dari konflik Arab-Israel yang lebih luas. Ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel (atau bahkan seluruh orang Yahudi yang berkebangsaan Israel) memiliki satu pandangan yang sama.

Sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya.

Sebagian menganjurkan solusi dua negara dan sebagian lagi menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekuler yang mencakup wilayah Israel masa kini, yakni Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

ABDUR RAHMAN, KABID PTKP BADKO HMI KALIMANTAN BARAT MENOLAK TAPERA, SEBAB MEMBERIKAN BEBAN TAMBAHAN KEPADA PEKERJA

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah No. 21/2024 sebagai pengganti PP No.25/2020 oleh Presiden RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini