Ormas dan Masyarakat Yogya Menolak Keberadaan OPM

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA-Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kota Yogyakarta mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. Malioboro No.54, Suryatmajan, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta.

Kedatangan mereka melakukan audiensi menolak keberadaan gerakan separtis. Diketahui, sebelumnya ada sejumlah orang dari berbagai elemen di Titik Nol Kota Jogja pada Rabu 1 Desember 2021 mengibarkan bendera bintang kejora. Untuk diketahui simbol bendara bintang kejora sendiri merupakan bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Perwakilan Ormas, Ketum Forum Komunikasi Jogja Rembug (FKJR) Kanjeng Suryo mengatakan warga menuntut agar pemerintah membentuk peraturan daerah (perda) larangan tindakan separatisme.

Menurutnya, OPM ingin memisahkan diri dari republik ini dengan 2 cara, yaitu dengan cara politik dan kekerasan.

“Masih ada pembiaran dan TNI dan Polri dalam kasus pengibaran bendera OPM di Yogyakarta 1 Desember 2021,” katanya.

Ia menambahkan, jika sampai terjadi lagi dan aparat tidak berfungsi, maka masyarakat yang akan melawan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Suwardi mengatakan sesungguhnya hakekat pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan tidak perlu dicederai oleh hal-hal yang bertentangan dengan NKRI.

Untuk itu dalam waktu dekat DPRD akan memanggil Forpimda seperti Polda, Korem, dan pimpinan daerah untuk mencari solusi memberantas gerakan separatis.

Sementara itu, Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol DIY Noericha Amalah mengatakan Kesbangpol terus bekerjasama dengan para Ormas yang ada di DIY untuk meminta masukan dari masyarakat untuk pengembangan dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam mengedepankan kepentingan masyarakat khususnya di DIY.

“Ada tim pengawas ormas dimana mereka mengontrol setiap kegiatan ormas yang ada di DIY,’ katanya.

Reporter: Muhammad Fauzul Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Minyakita dan Strategi Pemerintah Menjaga Keseimbangan Pasar

Oleh : Antonius UtomoMinyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat konsumsi minyak goreng yang tinggi, stabilitas harga dan ketersediaan produk inimenjadi perhatian utama pemerintah. Dalam konteks tersebut, program Minyakita hadir sebagaiinstrumen strategis untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau sekaligus menjaga keberlangsungan industri sawit dan minyakgoreng nasional.Sejak diperkenalkan sebagai minyak goreng rakyat, Minyakita dirancang untuk menjadi solusiatas fluktuasi harga minyak goreng yang kerap terjadi akibat dinamika pasar global maupundomestik. Keberadaan Minyakita tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat, tetapijuga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan keseimbangan antara kepentingankonsumen, produsen, distributor, dan pelaku usaha di seluruh rantai pasok. Dengan demikian, Minyakita menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasionalyang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.Kementerian Perdagangan bersama berbagai pemangku kepentingan juga terus memperkuatmekanisme distribusi agar Minyakita dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebihefektif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food, guna memperluas jaringan distribusi dan memperkuatpengawasan terhadap penyaluran minyak goreng rakyat. Langkah ini menjadi bagian daristrategi besar pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat program Minyakita dapatdirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah.Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengendalian harga tidak semata-mata dilakukan melaluipenetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), tetapi juga melalui pembenahan tata niaga dan rantaidistribusi. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perbedaan harga di tingkat konsumen sering kali dipengaruhi oleh hambatan distribusi, biaya logistik, dan keterbatasan pasokan di wilayah tertentu....
- Advertisement -

Baca berita yang ini