MATA INDONESIA, JAKARTA – Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan di wilayah Papua dilakukan oleh orang-orang asli Papua.
Hasil afirmasi SDM di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Papua menunjukkan, hampir semua kepala balai teknis, satker, dan PPK diisi SDM putra daerah Papua.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menunjukkan komitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur di Bumi Papua yang meliputi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal itu demi mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur.
Guna mendukung tekad itu, Kementerian PUPR mengambil langkah baru yakni pembangunan yang lebih terpadu, tepat sasaran, fokus, dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. ”Langkah ini sesuai dengan amanat Inpres nomor 9 tahun 2020,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, seperti dikutip laman Indonesia.go.id.
Inpres tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat itu menekankan, antara lain, bahwa pembangunan itu harus mengedepankan orang asli Papua (OAP), dengan segala adat dan budayanya, serta melestarikan alam Papua yang khas dengan segala sumber daya alamnya (SDA).
Pada tahun anggaran (TA) 2021, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua adalah Rp6,12 triliun. Alokasinya, antara lain, untuk bidang SDA Rp670 miliar, jalan-jembatan Rp4,46 triliun, pengembangan permukiman Rp650 miliar, dan perumahan Rp330 miliar. Sementara itu, untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp3,67 triliun, yang digunakan pada bidang SDA Rp600 miliar, jalan dan jembatan Rp2,54 triliun, permukiman Rp320 miliar, dan perumahan Rp200 miliar.
Dikatakan pula oleh Menteri Basuki, guna mewujudkan infrastruktur yang andal, sekaligus yang bisa menjawab tantangan di lapangan, Kementerian PUPR berkomitmen melakukannya ke dalam empat program. Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dukungan afirmatif untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM). Ketiga, pelaksanaan program padat karya tunai (PKT). Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah, dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda. Di antaranya, telah kami bangun Jalan Trans Papua 3.534 km, jalan perbatasan Papua 1.098 km, serta Jembatan Youtefa 1,3 km di Kota Jayapura,” ujar Menteri Basuki.
Selanjutnya, untuk mendukung pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat. Selain itu, Kementerian PUPR juga memberdayakan pelaku usaha lokal, dengan tender terbatas, untuk paket pekerjaan konstruksi harga perkiraan sendiri (HPS) antara Rp1–2,5 miliar.
Untuk pengembangan SDM internal Kementerian PUPR, di balai-balai teknis yang berada di Papua dan Papua Barat, langkah-langkah pendidikan dan latihan sudah dilaksanakan. Kini, posisi di balai-balai teknis itu sudah diisi oleh putra daerah asli sebagai kepala balai, kepala satker (satuan kerja) maupun pejabat pembuat komitmen (PPK).
Program ketiga yakni menggencarkan pelaksanaan padat karya tunai demi mendistribusikan pendapatan di masyarakat Papua dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi Covid-19. Pada TA 2021 terdapat peningkatan anggaran PKT dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp671 miliar menjadi Rp731 miliar. Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang dapat menyerap 27.967 tenaga kerja.
Program keempat, yakni menggenjot pemenuhan atas kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat, dengan dukungan infrastruktur bidang PUPR. Antara lain berupa pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke), pembangunan infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, serta jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi, dan Mamberamo Raya.
Kementerian PUPR berharap dengan komitmen yang berkesinambungan tersebut, pihaknya dapat turut memberikan solusi dan kontribusi nyata, sekaligus menjawab tantangan dalam memajukan masyarakat Papua. “Kami akan betul-betul memperhatikan tata kelola dalam pelaksanaannya, agar tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat administrasi,” ujar Menteri Basuki.
