OPM Mengaku Sebagai Dalang Penembakan Aparat Keamanan, Pengamat: Bentuk Provokasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom tidak ragu mengatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab atas penembakan di Polsubsektor Oksamol, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua yang menyebabkan Kapolsubsektor Oksamol, Briptu Mario Sanoy gugur.

Menanggapi hal ini, pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan wujud provokasi dari kelompok yang ingin Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Selain unsur eksistensi, kelompok yang melakukan aksi penembakan kepada aparat juga karena provokasi aktor-aktor yang yang Papua merdeka,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Senin 31 Mei 2021.

Adapun, saat penyerangan terjadi di kantor polisi Oksamol, Briptu Mario sedang berjaga seorang diri. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol A.M Kamal mengatakan bahwa dua anggota lainnya tengah belanja logisitik dan satu personel lainnya sedang izin sakit ke Jayapura.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pelaku yang terlibat dalam penyerangan tersebut.

“Belum tahu dari kelompok mana. Apakah kelompok separatis dan teroris Papua (KSTP) atau murni kasus pembunuhan biasa. Tunggu hasil olah TKP,” kata Fakhiri.

Meski demikian, Fakhiri menegaskan bahwa pihaknya masih terus mengejar pelaku. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan akan mengevaluasi penempatan personelnya di daerah terpencil untuk memastikan keselamatan anggotanya yang bertugas.

“Ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk menempatkan anggota nantinya,” kata Fakhiri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini