Omicron tak Pengaruhi Ekonomi Selama PPKM tak Naik Level

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Varian covid-19 Omicron tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Tanah Air selama tidak ada kenaikan level PPKM. Hal itu dikatakan oleh Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad.

“Saya kira selama memang status PPKM belum naik, otomatis dampak ekonomi relatif lebih sedikit,” ujarnya.

Tauhid berpendapat pemerintah menerapkan standar yang berbeda terkait penanganan covid-19 varian Omicron dengan varian Delta.

Jika menggunakan standar penanganan Delta, lanjutnya, saat ini Indonesia telah menerapkan PPKM level 3 dan 4 karena kasus Omicron yang semakin naik.

Namun, saat ini pemerintah tidak memberlakukan kebijakan penanganan seperti saat kasus varian Delta merebak di Indonesia, sehingga dampak ekonominya seperti biasa saja dan terlihat seolah-olah tidak terjadi masalah kesehatan di antara. masyarakat.

“Sampai hari kita lihat di pusat perbelanjaan, jalanan itu masih seperti biasa. Padahal kalau dulu pakai penanganan varian Delta PPKM sudah naik sehingga terjadi hambatan ekonomi,” ujarnya.

Kendati tingkat kematian varian Omicron lebih rendah dibandingkan varian Delta, Tauhid menyarankan pemerintah untuk tetap transparan terkait dampak varian Omicron hingga okupansi dan kesiapan rumah sakit agar masyarakat lebih waspada.

“Khawatir ini akan berdampak pada masyarakat yang punya komorbid ini kan tidak tersosialisasikan dengan baik,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini