Ngeri, Putin Targetkan Balas Dendam ke 48 Negara dan Wilayah Asing

Baca Juga

MATA INDONESIA, MOSKOW – Di balik wajahnya yang datar tanpa ekspresi, Presiden Rusia, Vladimir Putin ternyata mulai menyusun rencana balas dendam. Sebanyak 48 negara dan wilayah asing yang dinyatakan tak bersahabat dengan Rusia masuk dalam targetnya.

Ya, sederet negara tersebut diketahui menjatuhkan sanksi kepada Rusia lantaran invasi yang dilakukan Moskow terhadap negara tetangganya Ukraina pada 24 Februari 2022. Dan caranya, Putin hanya menerima Rubel – mata uang Rusia, untuk pembelian gas dari negara tersebut.

Melansir Newsdelivers, Kamis, 24 Maret 2022, berikut 48 negara dan wilayah asing yang dinyatakan tidak bersahabat dengan Rusia karena turut menjatuhkan sanksi:

  1. Amerika Serikat (AS)
  2. Kanada
  3. Uni Eropa (mencakup 27 negara)
  4. Inggris (termasuk Jersey, Anguilla, British Virgin Islands, dan Gibraltar)
  5. Ukraina
  6. Montenegro
  7. Swiss
  8. Albania
  9. Andorra
  10. Islandia
  11. Liechtenstein
  12. Monako
  13. Norwegia
  14. San Marino
  15. Makedonia Utara
  16. Jepang
  17. Korea Selatan
  18. Australia
  19. Mikronesia
  20. Selandia Baru
  21. Singapura
  22. Taiwan (dianggap sebagai wilayah Cina, tetapi memerintah sendiri sejak 1949)

Rubel sempat melonjak ke level tertinggi selama tiga pekan; 95 terhadap dolar pada Rabu (23/3) di Moskow, sebelum ditutup mendekati 100. Lonjakan itu terjadi setelah Putin mengatakan Rusia akan mulai menjual gasnya ke “negara-negara yang bermusuhan”.

Konsekuensi potensial dari langkah tersebut dapat meningkatkan mata uang Rusia. Di mana sejumlah negara Eropa masih bergantung pada Moskow untuk sebagian besar pasokan energi mereka.

Rusia mendapat berbagai serangan berupa sanksi dari Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya menyusul peristiwa di Ukraina, yang Presiden Putin sebut sebagai “operasi militer khusus”.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini