Ngeri! Demonstrasi di Sulawesi Tenggara Disusupi Kelompok Teroris JAD

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 mengendus adanya keterlibatan kelompok teroris Jemaah Ansharut Daulah (JAD) dalam demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di gedung DPRD Sulawesi Tenggara, Kamis 26 September 2019.

Disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, dugaan tersebut berdasarkan fakta bahwa jejak JAD berada di Sultra, yang merupakan tempat pelarian para teroris dari Jawa Tengah.

“Jadi sebelum masuk ke Pulau Jawa ataupun masuk Poso yang dari Papua Barat, itu semuanya mampir di Sultra baru masuk ke Poso atau kembali ke Pulau Jawa,” ujar Dedi.

Ia pun mengingatkan, bahwa demonstrasi di sejumlah daerah pun rawan disusupi oleh kelompok teroris maupun perusuh, salah satunya adalah Anarko yang sudah beberapa kali terbukti terlibat dalam berbagai kericuhan.

“Di Sumut, Sumbar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Sulsel, Sultra semua akan didalami berdasarkan fakta hukum, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Dedi.

Seperti diketahui, demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPRD Sultra berakhir dengan kericuhan. Seorang mahasiswa bernama Randi dari Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo dipastikan tewas dalam unjuk rasa tersebut.

Sementara ini, polisi dan sejumlah pihak masih menelusuri sebab-sebab tewasnya Randi. Di sisi lain, pihak keluarga telah dengan tegas menolak otopsi yang dilakukan oleh dokter dari pihak kepolisian.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini