Netizen Dukung Penahanan Eks Pimpinan FPI pada Kasus Kerumunan di Petamburan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Mantan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Shabri Lubis dan lima orang lainnya ditahan kejaksaan terkait kasus kerumunan di Petamburan. Penahanan tersebut ternyata menuai reaksi positif netizen melalui Twitter.

Seperti yang tergambar pada akun @_akuK1: Eks Ketua Umum FPI Ahmad Shabri Lubis ditahan setelah perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan terkait kasus kerumunan Petamburan. Yess, akhirnya ditahan Terimakasih Polri.

Kemudian ada akun @tjhinfar: Gara-gara satu Rizieq yang bermasalah tapi banyak yang menjadi korban dari pihak berwajib hingga anggota dan pengurus FPI semua menjadi korban keangkuhan Rizieq. Masih ga nyadar dan tdk ada minta maaf sedikit pun, dasar egois. #AwasBahayaLatenNeoFPI

Reaksi masyarakat ini dinilai merupakan sebuah dukungan kepada pemerintah serta aparat penegak hukum untuk segera membersihkan organisasi radikal di Indonesia. Pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Riyanta juga mengakuinya.

“Iya benar,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Kamis 11 Februari 2021.

Adapun enam eks FPI yang ditahan yaitu Ahmad Shabri Lubis, Haris Ubaidilah,  Ali Alwi Alatas, Idrus Alhabsy, Maman Suryadi dan  Hanif Alatas. Mereka menyusul Rizieq Shihab yang terlebih dahulu ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

Penanahan tersebut diputuskan saat Kejaksaan Agung RI menerima penyerahan tanggung jawab tersangka, barang bukti dan 4 berkas perkara (tahap II) dugaan pidana kekarantinaan kesehatran atas tersangka Rizieq Shihab Cs dari Bareskrim Polri.

Sementara Kapuspenkum Kejagung RI Leonard Eben Ezer menegaskan bahwa para tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 8 Februari 2021 sampai dengan 27 Februari 2021.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini