Nama Putra Muammar Gaddafi Dicoret dari Daftar Kandidat Presiden Libya

Baca Juga

MATA INDONESIA, TRIPOLI – Komisi pemilihan Libya mencoret nama Saif al-Islam Gaddafi dalam kandidat pemilihan presiden yang akan digelar pada Desember 2021. Komisi tersebut beralasan bahwa putra dari mantan Presiden Muammar Gaddafi itu tidak memenuhi syarat.

Melansir Guardian, Kamis, 25 November 2021, Gaddafi merupakan salah satu dari 25 kandidat yang didiskualifikasi komisi pemilihan Libya dalam keputusan awal sambil menunggu proses banding yang akan diputuskan oleh pengadilan.

Perselisihan tentang aturan pemilu, termasuk dasar hukum pemungutan suara dan siapa yang berhak mencalonkan diri, mengancam akan menggagalkan proses perdamaian yang didukung internasional yang bertujuan untuk mengakhiri satu dekade kekacauan faksi.

Jaksa militer di Kota Tripoli telah mendesak komisi untuk mengesampingkan Gaddafi setelah keyakinannya in absentia atas tuduhan kejahatan perang tahun 2015 atas perannya dalam memerangi revolusi yang menggulingkan sang ayah tahun 2011. Namun, Gaddafi telah membantah melakukan kesalahan.

Beberapa kandidat lain yang awalnya disetujui oleh komisi juga telah dituduh oleh lawan politiknya atas kemungkinan pelanggaran aturan pemilu.

Kandidat terkemuka lainnya adalah komandan militer timur Khalifa Haftar, yang kabarnya memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat (AS). Banyak orang di Libya barat juga menuduhnya melakukan kejahatan perang yang dilakukan selama serangan 2019-20 di Tripoli.

Seperti halnya, Saif al-Islam Gaddafi, Haftar juga menyangkal kejahatan perang dan mengatakan dia bukan warga negara Paman Sam.

Utusan Libya untuk PBB Ján Kubiš, yang mengundurkan diri dari jabatannya, mengatakan kepada dewan keamanan PBB pada hari Rabu bahwa peradilan Libya akan membuat keputusan akhir tentang aturan dan apakah kandidat memenuhi syarat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkelanjutan untuk Memperkuat Program MBG Nasional

Oleh: Rivka Mayangsari*)Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan keberhasilan Program MakanBergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang berfokus padapeningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah pelaksanaan program berskalabesar yang menjangkau puluhan juta masyarakat setiap hari, pemerintah menegaskan bahwaevaluasi dan pembenahan berkelanjutan menjadi kunci utama agar manfaat program benar-benardirasakan secara optimal oleh masyarakat.Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi padaperluasan cakupan program, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaannya di lapangan. Menurut Presiden, keberhasilan program MBG tidak dapat diukur semata dari jumlah penerimamanfaat, melainkan juga dari ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, serta transparansi dalampengelolaannya.Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Jumlahtersebut menunjukkan skala besar komitmen negara dalam memberikan perlindungan sosial danpemenuhan gizi masyarakat. Cakupan program meliputi berbagai kelompok rentan yang selamaini membutuhkan perhatian khusus dari negara, mulai dari 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, hingga 868 ribu ibu hamil.Tidak berhenti di situ, pemerintah juga berencana memperluas program bantuan pangan tersebutkepada sekitar setengah juta warga lanjut usia yang hidup tanpa pendamping. Langkah inimenunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan kelompok paling rentan tetap mendapatkanperlindungan dan akses terhadap kebutuhan gizi yang layak.Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo secara terbuka mengakui adanya dinamika dankekurangan di lapangan. Sikap terbuka tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menutupmata terhadap berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program. Sebaliknya, pemerintah memilih melakukan evaluasi secara agresif agar setiap kelemahan dapat segeradiperbaiki.Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah telah menghentikan operasional ribuan unit penyedialayanan yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas. Langkah ini memperlihatkan bahwapemerintah tidak mentoleransi penyimpangan ataupun kelalaian yang dapat merugikanmasyarakat. Program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus dijalankan dengan standartinggi dan pengawasan ketat.Presiden juga mengajak seluruh elemen pengawas, termasuk legislatif dan kepala daerah, untukterlibat aktif dalam mengawal jalannya program MBG. Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan membutuhkan sinergiseluruh pihak agar pengawasan berjalan efektif dan transparan.Langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah mencerminkan keseriusan dalam menjagaakuntabilitas program perlindungan sosial. Pemerintah ingin memastikan amanat konstitusiterkait perlindungan masyarakat miskin benar-benar terlaksana secara nyata dan tepat sasaran. Transparansi dan pengawasan menjadi fondasi penting agar kepercayaan masyarakat terhadapprogram pemerintah tetap terjaga.Komitmen penguatan program MBG juga terlihat dari langkah aktif Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang memanggil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, untuk membahas pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pelaksanaan program MBG. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi lintas lembaga guna memastikan program berjalan lebih efektif.Dalam pembahasan tersebut, Gibran menyoroti pentingnya pembenahan internal di tubuh BGN agar pelaksanaan program semakin profesional dan terukur. Pemerintah menyadari bahwaprogram berskala nasional memerlukan sistem manajemen yang kuat serta sumber daya manusiayang kompeten agar implementasinya berjalan optimal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini