Nah Lo, Ketua DPRD Desak Gubernur Anies Bikin Hujan Buatan

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Bukan hanya warga Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi rupanya gerah dengan sikap lamban Gubernur Anies Baswedan mengatasi udara kotor Jakarta yang semakin parah sehingga dia mendesak segera melakukan hujan buatan.

Prasetio menilai udara yang dihirup oleh masyarakat saat ini sudah sangat kotor. Dia menambahkan polusi bisa berdampak buruk kepada masyarakat.

“Karena sekarang masuk ke hidung sedikit aja sudah kotor, karena kepekatan polusi, memang situasi dan kondisi saat ini diperparah dengan musim kemarau ya, jadi pada intinya memang harus ada hujan buatan,” kata Prasetio di Jakarta, Jum’at 2 Agustus 2019.

Prasetio sepakat dengan cara yang ditawarkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) soal hujan buatan. Dia khawatir semakin banyak orang yang memprotes karena masalah polusi udara. Prasetio mendesak agar hujan buatan segara dilakukan udara Jakarta.

Menurut Prasetio, hujan buatan yang bakal diterapkan itu dapat mengurangi pencemaran udara yang kian memburuk saat ini.

Dia menilai buruknya kualitas udara dalam beberapa bulan belakangan menjadi bukti gagalnya upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menekan polusi di Ibu Kota.

Menurut data pada laman resmi AirVisual mencatat kualitas udara di Ibu Kota DKI Jakarta pada Jumat pukul 05.30 WIB masuk dalam kategori tidak sehat, Indonesia berada di urutan kedua dunia dengan angka 162 atau setara dengan parameter PM2.5 konsentrasi 77.2 µg/m³ berdasarkan US Air Quality Index (AQI) atau indeks kualitas udara.

Gugatan warga Jakarta terhadap udara kotor Jakarta sudah ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang perdana sudah dimulai Kamis 1 Agustus 2019 dan ditunda hingga 22 Agustus 2019.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini