Nah Lho, Mantan Mendag Enggar Diduga Rugikan Peternak Ayam Rp 2 Triliun

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Regulasi pengaturan harga ayam yang ditetapkan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dikeluhkan sejumlah peternak ayam. Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) mempersoalkan Enggar tak konsisten saat menerapkan Permendag nomor 96/2018 tentang harga acuan ayam.

Menurut Wasekjen I Perhimpunan Insan Perunggasan Indonesia (Pinsar) Muhlis Wahyudi, imbas dari regulasi Enggar membuat mereka merugi total hingga Rp 2 triliun. Perhitungan itu didapat dengan harga ayam Rp 16.000-an per kilogram (kg), padahal harga acuannya Rp 18.000-Rp 20.000.

“Giliran harga melonjak tinggi kami didesak menurunkan harga sesuai acuan (Pasal 4). Tapi sebaliknya kami tidak ditolong sewaktu harga anjlok di bawah acuan (Pasal 3). Pemerintah berarti kan tidak konsisten,” katanya di Jakarta, Rabu 27 November 2019.

Enggar yang merupakan menteri dari Partai Nasdem tersebut sempat mengeluarkan Surat Menteri Perdagangan nomor 18/2019 yang berlaku dari 31 Januari 2019 sampai 31 Maret 2019. Regulasi ini menetapkan harga acuan Rp 20.000-Rp 22.000 per kg.

Namun dirinya malah menerapkan kembali Permendag 96/2018, di mana harga acuannya di kisaran Rp 18.000-Rp 20.000. Padahal kenyataan di lapangan harga ayam malah terus anjlok hingga sekarang.

Untuk itu, pihaknya mendesak agar Kemendag agar menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan secara total.  “Jangan hanya sekedar aturan-aturan, tapi implementasinya di lapangan tidak ada pengawasan,” ujarnya.

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini