Nadiem Makarim Sebut Alasan Bikin POP, Bukan untuk Bagi-Bagi Uang

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akhirnya mengungkapkan alasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membangun program organisasi penggerak (POP) yang belakangan menjadi polemik.

Lelaki yang lebih suka dipanggil Mas Menteri itu mengungkapkan POP adalah program untuk mencari inovasi yang bisa diterapkan dalam skala nasional.

Untuk menemukan inovasi itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajak organisasi penggerak pendidikan.

“Hanya satu misi program kami yaitu mencari jurus dan pola terbaik untuk mendidik penerus negeri ini,” ujar Nadiem yang dikutip Rabu 29 Juli 2020.

Ada tiga kategori peserta POP yang mendapat uang miliaran rupiah. Pertama kategori Gajah dengan sasaran lebih dari 100 satuan pendidikan dan memperoleh bantuan maksimal Rp 20 miliar per tahun sebanyak 29 organisasi.

Kategori Macan, dengan sasaran 21 sampai dengan 100 satuan pendidikan dan memperoleh bantuan maksimal Rp 5 miliar per tahun, sebanyak 42 organisasi.

Terakhir kategori Kijang dengan sasaran lima sampai dengan 20 satuan pendidikan dan memperoleh bantuan maksimal Rp 1 miliar per tahun, sebanyak 113 organisasi.

Polemik muncul karena dua peserta POP yaitu yayasan milik konglomerat Tanoto dan Sampoerna Foundation ikut mendapat dana tersebut.

Dengan munculnya polemik di masyarakat belakangan ini, Nadiem memutuskan menunda serta melakukan evaluasi lanjutan program tersebut.

Kedua yayasan itulah yang membuat Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama bahkan PGRI memutuskan keluar dari program tersebut dengan tiba-tiba. Sementara polemik tersebut sekarang sudah mulai memasuki ranah politis.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Prabowo dan Upaya Memuliakan Guru Indonesia

Oleh: Febrian Rizki )*Presiden Prabowo Subianto menempatkan guru sebagai salah satu elemen terpenting dalam pembangunan bangsa. Bagi pemerintah, keberhasilan Indonesia menuju negara maju tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang dibentuk melalui pendidikan. Dalam proses tersebut, guru memegang peran sentral sebagai penggerak utama lahirnya generasi yang berkarakter, berpengetahuan, dan memiliki daya saing tinggi.Komitmen terhadap penguatan peran guru menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo. Perhatian tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang tidakhanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menyentuh aspek profesionalisme, peningkatan kompetensi, dan penyederhanaan tata kelola pendidikan. Kebijakan peningkatan tunjangan guru menjadi salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa pemerintah telah menaikkan tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sementara itu, guru ASN memperoleh tunjangan sebesar satu kali gaji pokok sesuai ketentuan yang berlaku.Kenaikan tunjangan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalammemberikan penghargaan yang lebih layak kepada para...
- Advertisement -

Baca berita yang ini