Mundur dari Jubir KPK, Pakar: Febri Kurang Tegas!

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Febri Diansyah resmi mundur dari juru bicara (jubir) KPK pada Kamis 26 Desember 2019. Hal ini disebabkan karena pimpinan KPK akan menunjuk jubir baru. Febri pun akan melanjutkan jabatannya sebagai kepada Biro Humas.

Keputusan Febri pun menuai kritik dari Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing. Ia menilai pengunduran diri tersebut sebagai tindakan yang tanggung dan kurang berani karena hanya mundur dari satu jabatan saja.

“Lebih ksatria lagi bila dia juga mundur dari jabatan sebagai Kepala Biro Humas dan sekaligus dari pegawai KPK. Jadi, kalau hanya mundur dari Juru Bicara KPK, masih kurang tegas,”ujarnya kepada Minews, Kamis malam.

Seperti diketahui sebelumnya, Pimpinan KPK yang baru berencana untuk mengganti posisi Febri sebagai Jubir KPK. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Ghufron menyebut, Febri mengambil alih posisi jubir, sementara jabatan yang sebenarnya diemban adalah Kabiro Humas. Dalam pandangan Ghufron, rangkap jabatan itu tidak tepat.

“Sesungguhnya belum ada jubir khususnya. Biro humas yang merangkap Jubir. Ke depan ‎semua struktur akan kita lengkapi,” kata Ghufron di Jakarta, Senin 23 Desember 2019 lalu.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini