MUI: Ma’ruf Amin Segera Lepas Jabatan Ketua Umum

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Ma’ruf Amin segera melepas jabatannya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah ditetapkan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Setelah putusan MK beliau masih bisa menjabat sebagai Ketua Umum MUI,” kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid di Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.

Alasannya, wakil presiden adalah sebuah jabatan publik sehingga jabatan Ketua Umum MUI harus dilepaskan.

MUI menurut Zainut memberikan dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar menerima apa pun putusan yang diambil majelis hakim MK secara ikhlas, penuh kesadaran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan hakim.

Dia menegaskan juga menegaskan MUI tidak akan terlibat dalam proses politik praktis sehingga tidak berkepentingan dengan hasil sengketa Pemilu.

Berita Terbaru

Sekolah Rakyat: Pendidikan Bermutu sebagai Hak Setiap Anak

Oleh: Dhita Karuniawati )*Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang menjadi fondasi utama dalammembangun peradaban bangsa yang maju dan berkeadilan. Pemerintah terusmemperkuat komitmen menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas melaluiberbagai kebijakan yang adaptif terhadap keberagaman geografis dan sosial ekonomiIndonesia. Upaya ini mencerminkan keseriusan negara dalam memastikan setiap anakmemperoleh kesempatan belajar yang optimal sebagai bekal masa depan.Salah satu terobosan yang kini mendapat perhatian luas adalah program SekolahRakyat. Program ini dirancang sebagai pendekatan inklusif yang mengintegrasikanpendidikan dengan pembinaan karakter, kesehatan, serta penguatan kapasitas anaksecara menyeluruh. Dengan konsep tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan mampumemperluas akses pendidikan sekaligus menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih holistik, sehingga setiap anak dapat berkembang secara maksimal dan berdayasaing.Lebih dari sekadar lembaga pendidikan alternatif, Sekolah Rakyat merupakanrepresentasi nyata dari komitmen negara dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan. Program ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitassumber daya manusia sejak dini. Pendidikan diyakini sebagai kunci utama mobilitassosial, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu membuka peluang yang lebih luas bagi anak-anak dari kelompok rentan untuk meraih masa depan yang lebihbaik.Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengatakan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata dariinvestasi negara terhadap generasi masa depan. Program ini berakar dari visi besarPresiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian mendalam pada kesejahteraananak-anak Indonesia.Selain penyediaan fasilitas fisik, perhatian terhadap aspek psikososial menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi Sekolah Rakyat. Menteri PPPA memberikanpenekanan khusus pada pencegahan perundungan (bullying) yang kerap menjadipersoalan serius di lingkungan pendidikan. Ia menginstruksikan pihak sekolah untukmenjaga integritas moral serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan suportif. Sekolah harus menjadi ruang yang tidak hanya mendidik, tetapi juga melindungi, sehingga anak-anak dapat belajar dengan rasa nyaman dan percaya diri.Sementara itu,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini