MUI Katakan Jika Hewan Terpapar PMK Tidak Sah Dijadikan Hewan Kurban

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lumajang Jawa Timur menyatakan hewan ternak yang terkena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tidak sah dijadikan hewan kurban.

Ketua MUI Lumajang Ahmad Hanif menyebutkan, hewan ternak PMK yang tidak sah dijadikan kurban memiliki kriteria tersendiri. Yakni PMK gejala berat mengakibatkan kuku lepas, pincang dan tidak bisa berdiri secara fikih.

“Kalau hanya air liur, suhu badan tinggi itu masih sah menjadi hewan kurban,” ujarnya Ahmad Munif.

Sementara itu, untuk hewan ternak yang terkena PMK dengan gejala klinis masuk dalam kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentan waktu yang dibolehkan kurban yakni 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah, boleh digunakan kurban.

MUI juga mengingatkan hewan dengan telinga terpotong tidak boleh digunakan untuk kurban.

“Tapi jika hanya dilubangi untuk taq bisa digunakan untuk qurban. Jika terpotong telinganya itu termasuk katagori cacat dan tidak memenuhi syarat,” katanya.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mengkaji kebijakan pembukaan kembali pasar hewan di Lumajang, sambil menunggu masukan dari satgas penanganan PMK.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini