MUI: Aksi 22 Mei Mudarat

Baca Juga

MINEWS, BOGOR – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor KH Mustofa Abdullah bin Nuh menyebut rencana aksi 22 mei 2019 yang mengerahkan massa di dua titik, yakni gedung KPU dan Bawaslu sebagai sesuatu yang mudarat atau merugikan.

Menurut Kiai Mustofa, seharusnya umat Islam lebih baik perbanyak ibadah daripada mencemarkan Ramadan dengan hal-hal yang bersifat mudarat.

“Saya lihat itu mudarat. Itu melangkahi instrumen hukum yang sudah disepakati. Lebih baik Ramadan kita berdoa untuk bangsa ini,” kata Kiai Mustofa di Bogor, Senin 20 Mei 2019.

Menurutnya, menjadi kesia-siaan bagi umat islam jika malah melakukan aksi ke Jakarta. Karena menurut pria yang akrab disapa Kiai Toto ini, lebih bermanfaat jika bulan Ramadhan diisi dengan aktivitas ibadah.

“Ramadhan itu bulan di mana Allah memberi segala bentuk ibadah dengan pahala berlipat ganda. Apa akan kita cemari? Serahkan kepada hukum,” ujarnya.

Ia juga berpesan, agar masyarakat yang tak puas dengan hasil Pilpres 2019 agar menggunakan mekanisme yang sudah diatur dan disepakati bersama.

Ia berharap, tidak terjadi perpecahan di masyarakat meski tetap terjadi aksi pergerakan massa dari wilayah ke DKI Jakarta pada 22 Mei mendatang.

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini