Mudahkan Pelayanan, Pusat Pemerintahan Pemprov Jabar Dipindah

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memindahkan pusat pemerintahannya dari Gedung Sate Kota Bandung ke Tegalluar, Kabupaten Bandung. Nantinya seluruh kantor dinas akan berada dalam satu kawasan tersebut.

“Itu sudah dibahas karena di pusat Kota Bandung macet. Kemudian kantor pemerintahan di sini masih terpisah. Terasa sama saya di saat saya butuh dinas minimal 20 menit itu yang dekat. Sementara tamu menunggu, kebijakan dibutuhkan cepat,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

Ia mengatakan wacana itu lahir melihat kondisi pusat pemerintahan saat ini terbilang belum memadai. Kantor-kantor dinas tersebar di beberapa lokasi sehingga menyulitkan dalam berkoordinasi.

Demi mengatasi hal tersebut, Uu bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mewacanakan untuk memindahkan pusat pemerintahannya ke Tegalluar. Hal itu demi memudahkan koordinasi dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Salah satu solusinya memindahkan pemerintahan ke wilayah Tegalluar dan itu menurut kami dibutuhkan untuk koordinasi bersama dinas dengan satu kawasan,” katanya.

Sementara Gedung Sate yang selama ini menjadi tempat pusat pemerintahan akan digunakan untuk kepentingan lain. Wacana ini, lanjut dia, sudah dikomunikasikan dengan DPRD Jabar secara informal.

Di lokasi yang sama, Kepala Bappeda Jabar Taufik Budi Santoso menyatakan, wacana pemindahan pusat pemerintahan saat ini sedang dalam pengkajian. Pihaknya masih melakukan identifikasi terhadap lokasi-lokasi termasuk Tegalluar, cocok atau tidak sebagai tempat pemerintahan baru.

Karena kata dia, ada undang-undang yang mengatur terkait pusat pemerintahan baru. Pertama tidak menggunakan lahan lindung, di kawasan bencana, dan wilayah lainnya.

“Jadi secara lokasi yang diharapkan kita adalah dia dalam satu kawasan tidak terpencar seperti sekarang itu tujuan utama. Kemudian lebih efisien, efektif dan mudah akses layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Berita Terbaru

Dukung Skenario Antisipatif Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Rupiah

Oleh: Cahya Rumisastro)*Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan di tengah tekanan global yang belummereda dan dinamika ekonomi internasional yang cenderung fluktuatif. Dalamsituasi ini, dukungan pemerintah terhadap langkah antisipatif yang disiapkan olehBank Indonesia (BI) menjadi krusial untuk memastikan stabilitas moneter tetapterjaga.Untuk diketahui nilai tukar rupiah masih mengalami fluktuasi beberapa hari terakhir. Nilai tukar Rupiah pada Rabu, 8 April 2026, menunjukkan penguatan 0,64 persen keposisi 16.995 per USD, setelah sebelumnya ditutup di atas Rp17 ribu per USD pada7 April akibat tertekan penguatan indeks dolar global. Namun rupiah kembalimengalami pelemahan pada Kamis, 9 April 2026, sebesar 0,11 % ke posisi 17.030 per USD. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai angka tersebut masih beradadalam cakupan skenario yang disiapkan oleh pemerintah. Di samping itu, pergerakan tersebut tidak serta-merta mengganggu postur Anggaran dan BelanjaNegara (APBN), mengingat Kementerian Keuangan telah menyiapkan berbagaiinstrumen simulasi Bersama BI guna mengantisipasi gejolak pasar. Purbaya mengatakan, pemerintah tidak hanya bergantung pada asumsi nilai tukardalam penyusunan anggaran. Sebaliknya beberapa parameter simulasi disiapkansebagai langkah antisipasif terhadap dinamika global. Purbaya menyatakan kepercayaan penuh terhadap kemampuan BI dalam menjagastabilitas nilai tukar rupiah...
- Advertisement -

Baca berita yang ini