Mobil Listrik Jadi Kendaraan Resmi KTT G20, PLN Bangun SPKLU di Bali

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA –  PT PLN (Persero) akan membangun 21 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) baru di 15 shelter di Bali. Hal ini untuk mendukung penggunaan mobil listrik selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun depan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memperkirakan penggunaan mobil listrik oleh panitia KTT G20 akan mencapai 500 unit. Oleh sebab itu, butuh kesiapan infrastruktur pengisian energi kendaraan listrik.

Ia mengatakan, targetnya 21 unit SPKLU yang tengah dibangun saat ini bisa rampung dan beroperasi pada Maret 2022 mendatang.

“Ada 5 SPKLU sudah mulai proses pekerjaan dan Insyaallah Januari 2022 sudah bisa digunakan masyarakat. Sisanya diperkirakan selesai Maret 2022,” ujar Darmawan, Selasa 28 Desember 2021.

Saat ini PLN dihadapkan dengan tantangan untuk menyediakan SPKLU di lokasi-lokasi strategis. Kementerian BUMN berupaya memfasilitasi lahan perusahaan pelat merah lainnya untuk dibangun SPKLU oleh PLN.

Di sisi lain, Darmawan menilai, penyediaan SPKLU itu bukan hanya untuk menunjang kegiatan KTT G20, tetapi juga sebagai langkah untuk mendukung transisi ke energi bersih dengan mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik.

Ia berharap, pertemuan internasional itu dapat menunjukkan penggunaan mobil listrik yang juga sebagai salah satu simbol tema utama G20 yaitu transisi ke energi bersih.

Hal itu sekaligus mendukung langkah Kementerian BUMN yanng memang mempertimbangkan Bali sebagai kawasan percontohan akselarasi ekosistem kendaraan listrik.

“Kita bisa bikin jadi contoh kalau bisa mendorong mobil listrik di Bali. Kalau ini berhasil, ini bisa menyebarluaskan di kota lain,” kata Darwawan.

Adapun total PLN sudah membangun 67 unit SPKLU yang berada di 45 lokasi di 21 kota. Layanan mengenai SPKLU pun sudah tersedia di aplikasi PLN Mobile, yang membantu pelanggan dapat lebih mudah dalam bertransaksi dan mencari titik lokasi SPKLU yang terdekat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini