MATA INDONESIA, WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) menangguhkan bantuan senilai 700 juta USD atau sekitar 10 triliun Rupiah ke Sudan setelah pengambilalihan militer dan mendesak pemulihan segera pemerintah sipil.
“Pemerintah transisi yang dipimpin sipil harus segera dipulihkan dan mewakili kehendak rakyat,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price kepada wartawan, melansir Al Jazeera, Selasa, 26 Oktober 2021.
“Mengingat perkembangan ini, Amerika Serikat menghentikan bantuan yang dimaksudkan untuk dukungan ekonomi,” ucapnya.
Departemen Luar Negeri AS juga membantah memiliki informasi mengenai kudeta militer di Sudan – yang terjadi beberapa hari setelah Utusan Khusus AS untuk Tanduk Afrika, Jeffrey Feltman bertemu dengan para pemimpin militer dan sipil Sudan.
“Untuk lebih jelasnya, kami tidak diberi tahu mengenai hal ini. Jelas tindakan seperti ini adalah sesuatu yang akan, dan sekarang, ditentang oleh Amerika Serikat,” sambungnya, seraya menambahkan bahwa pertemuan Feltman dengan pejabat Sudan adalah bagian dari perjalanan rutinnya ke wilayah tersebut.
Senator top AS, Mark Warner, mengutuk pengambilalihan militer di Sudan. Pemimpin Komite Intelijen Senat AS itu juga turut bergabung dengan daftar anggota Kongres yang menyerukan pemulihan pemerintah di Sudan.
“Pengambilalihan pemerintah transisi Sudan oleh militer dan penangkapan pejabat senior pemerintah melanggar aturan konstitusional & tujuan demokratis rakyat Sudan,” tulis Warner di akun Twitter-nya.
“Saya mengutuk upaya kudeta ini, dan bergabung dengan seruan bipartisan untuk segera memulihkan pemerintahan sipil,” sambungnya.
Pasukan militer Sudan menahan sedikitnya lima tokoh senior pemerintah, ketika kelompok pro-demokrasi utama negara itu meminta orang-orang turun ke jalan untuk melawan kudeta militer.
Asosiasi Profesional Sudan – sebuah kelompok yang memimpin tuntutan untuk transisi ke demokrasi, juga mengatakan ada pemadaman internet dan sinyal telepon di seluruh negeri.
Pengambilalihan oleh militer akan menjadi kemunduran besar bagi Sudan, yang telah bergulat dengan transisi menuju demokrasi sejak otokrat lama Omar al-Bashir digulingkan oleh protes massa.
Penangkapan lima tokoh pemerintah itu dikonfirmasi oleh dua pejabat yang berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media, melansir France24 (25/10).
Para pejabat mengatakan bahwa anggota pemerintah yang ditahan termasuk Menteri Perindustrian Ibrahim al-Sheikh, Menteri Informasi Hamza Baloul, dan Mohammed al-Fiky Suliman, anggota badan transisi yang berkuasa di negara itu, yang dikenal sebagai Dewan Berdaulat, dan Faisal Mohammed Saleh, penasihat media untuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok.
Sementara keberadaan Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdok tidak segera jelas, di tengah laporan media bahwa pasukan keamanan ditempatkan di luar rumahnya di Khartoum. Foto yang beredar secara online menunjukkan pria berseragam berdiri dalam gelap, diduga di dekat rumahnya.
 menangguhkan bantuan senilai 700 juta USD atau sekitar 10 triliun Rupiah ke Sudan setelah pengambilalihan militer.){kind=link}