MATA INDONESIA, NEW YORK – Asosiasi Profesional Sudan – sebuah kelompok yang memimpin tuntutan untuk transisi ke demokrasi, sebelumnya mengatakan terjadi pemadaman internet dan sinyal telepon di seluruh negeri, menyusul pengambilalihan kekuasaan oleh militer.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet menyinggung laporan yang mengatakan bahwa pemadaman internet di Sudan dan sarana komunikasi lainnya ditangguhkan adalah sebuah pelanggaran.
“Pemutusan internet secara tertutup bertentangan dengan hukum internasional, dan layanan internet dan seluler harus dipulihkan, karena sangat penting bagi orang untuk mencari dan menerima informasi, terutama dalam keadaan yang meresahkan ini,” tutur Michelle Bachelet, melansir Al Jazeera, Selasa, 26 Oktober 2021.
Michelle meminta militer dan pasukan keamanan untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan tidak proporsional, untuk menghormati kebebasan berekspresi dan untuk menghormati hak berkumpul secara damai.
“Akan menjadi bencana jika Sudan mundur setelah akhirnya mengakhiri dekade kediktatoran represif,” tambahnya.
Harapan transisi menuju demokrasi akhirnya berada dalam ketidakpastian setelah militer Sudan merebut kekuasaan. Usai ketegangan selama beberapa bulan antara faksi militer dan sipil, angkatan bersenjata akhirnya merebut kekuasaan dalam sebuah kudeta.
Militer Sudan mengumumkan keadaan darurat, membubarkan dewan pemerintah, dan menangkap sejumlah pemimpin politik, di antaranya Menteri Perindustrian Ibrahim al-Sheikh, Menteri Informasi Hamza Baloul, dan Mohammed al-Fiky Suliman, anggota badan transisi yang berkuasa di negara itu, yang dikenal sebagai Dewan Berdaulat, dan Faisal Mohammed Saleh, penasihat media untuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok.
Sementara keberadaan Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdok tidak segera jelas, di tengah laporan media bahwa pasukan keamanan ditempatkan di luar rumahnya di Khartoum. Foto yang beredar secara online menunjukkan pria berseragam berdiri dalam gelap, diduga di dekat rumahnya.
Berbicara kepada Al Jazeera, Hala al-Karib, seorang aktivis Sudan untuk hak-hak perempuan di Tanduk Afrika, mengatakan bahwa Sudan sedang melalui saat-saat yang sangat suram dalam sejarahnya karena berada di persimpangan jalan.
Hala al-Karib meminta masyarakat internasional untuk menekan militer agar menghormati konstitusi dan kesepakatan dengan dewan sipil.
“Militer telah mencemarkan kesepakatannya dengan pemerintah sipil dengan menahan perdana menteri dan beberapa menteri kabinet. Orang-orang Sudan tidak tahu apakah mereka aman atau tidak,” kata Hala al-Karib.
