MATA INDONESIA, JAKARTA – Indonesia berpotensi menjadi pemimpin pasar global dalam skema perdagangan karbon dunia. Bahkan, Indonesia bisa mengalahkan Peru, Kenya, dan Brasil, sebagai negara dengan luasan hutan tropis terbesar di dunia.
Dalam sesi tanya jawab pada pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022, Presiden Joko Widodo memaparkan strategi kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau.
Ekonomi hijau adalah model pembangunan yang menyinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Harapannya ekonomi hijau ini dapat mendorong peluang kerja baru (green jobs) dan juga peluang investasi baru (green investment).
Menjadi ‘hijau’ dan berkelanjutan ternyata tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan. Tapi juga membantu membuat bisnis lebih sukses dan menguntungkan. Sejumlah negara telah membuktikan itu.
Di Amerika Serikat, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) mampu menyerap tenaga kerja. Dan memberikan pemasukan yang meningkat dari tahun ke tahun.
Studi Penilaian Ekosistem Hutan (Forest Ecosystem Valuation Study) mengungkapkan bahwa penerapan ekonomi hijau menyumbang lebih banyak manfaat bagi suatu negara. Adapun, ekonomi hijau merupakan paradigma ekonomi baru yang meminimalkan faktor kerusakan lingkungan.
Adapun strategi Presiden Joko Widodo dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau tersebut, yaitu
- Pertama, melalui pembangunan rendah karbon sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
- Kedua, kebijakan net zero emissions. Terbitnya peta jalan untuk mencapai net zero emission pada 2060, termasuk net sink sektor kehutanan dan lahan tahun 2030.
- Ketiga, pemberian sejumlah stimulus hijau untuk mendorong peningkatan realisasi ekonomi hijau.
Kepala Negara juga menjelaskan bahwa upaya konservasi dan restorasi lingkungan cukup berhasil dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, laju deforestasi turun signifikan sampai 75 persen pada periode tahun 2019-2020, di angka 115 ribu hektare.
Selain itu, kebakaran hutan juga turun drastis. Jumlah titik panas (hotspot) pada 2021 mencapai 1.369 titik, menurun jauh dari 2014 sebanyak 89.214 titik. Demikian pula dengan luas lahannya yang pada 2021 mencapai 229 ribu hektare, turun dari tahun 2014 yang mencapai 1,7 juta hektare.
Restorasi lahan gambut juga berjalan baik. Pada rentang 2016 hingga 2021, lahan gambut seluas 3,74 juta hektare telah restorasi. Di samping itu, rehabilitasi mangrove dilakukan besar-besaran yang mencakup 50 ribu hektare lahan pada 2020-2021.
“Target 2024 600 ribu hektare, terluas di dunia dengan daya serap karbon empat kali lipat dibanding hutan tropis, bahkan dengan below ground mangrove dapat mencapai 10-12 kali lipat,” ujarnya.
Pemerintah juga telah menyiapkan skema pembiayaan konservasi dan restorasi, yaitu melalui pendirian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Badan tersebut mengelola dana lingkungan hidup yang bersumber dari dalam dan luar negeri dengan prinsip berkelanjutan yang kredibel dan akuntabel.
Perlu diketahui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KLHK, serta Kementerian Keuangan secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pada 9 Oktober 2019. BPDLH akan mengelola dana senilai 836 juta dolar AS untuk menjalankan berbagai program di sektor kehutanan.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penerbitan green sukuk, yaitu skema pembiayaan inovatif untuk membiayai agenda pembangunan yang ramah lingkungan. Penerbitan government bonds kategori environmental, social, and governance (ESG) bertujuan untuk memperluas basis investasi yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.
Pemerintah juga melakukan pengembangan mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai insentif bagi pihak swasta dalam mencapai penurunan emisi. Di samping itu, juga menerapkan budget tagging untuk anggaran iklim pada APBN dan menerapkan pajak karbon dalam menangani perubahan iklim.
