Mesir Memanas, Ikhwanul Muslimin Tuduh Pemerintah Sengaja Bunuh Mursi

Baca Juga

MINEWS, INTERNASIONAL – Situasi Mesir kian memanas setelah mantan presiden Mohammed Mursi meninggal dunia saat menjalani persidangan pada Senin 17 Juni 2019 kemarin.

Ikhwanul Muslimin menuduh pemerintah menjadi biang kerok alias dalang meninggalnya Mursi. Bahkan, Ikhwanul Muslimin menyebut Mursi sengaja dibunuh oleh penguasa secara perlahan.

“Mereka menempatkannya di sel isolasi dengan makanan yang menjijikkan. Lalu menahan obat-obatan saat ia sakit. Pemerintah Mesir tidak membarinya hak selayaknya manusia,” tulis Partai Kebebasan dan Keadilan Ikhwan, partai yang didirikan Ikhwanul Muslimin, dalam keterangan resminya, Selasa 18 Juni 2019, seperti dikutip dari Aljazirah.

Sementara menurut anggota terkemuka Ikhwanul Muslimin London, Mohammed Sudan, kematian Mursi adalah pembunuhan yang sudah direncanakan jauh hari oleh pemerintah Mesir.

Menurut dia, informasi tentang kondisi kesehatannya pun sangat sedikit. Orang-orang bahkan tak dapat menjalin kontak dengannya ketika hadir di ruang sidang. 

“Dia tidak diperbolehkan menerima kunjungan selama berbulan-bulan atau hampir setahun,” kata Sudan.

Mursi adalah tokoh terkenal dari Ikhwanul Muslim. Dia menjadi presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis pada 2012. Dia memimpin Mesir setelah presiden sebelumnya, Husni Mubarak, mengundurkan diri menyusul demonstrasi massal.

Jabatan Mursi tak bertahan lama. Ia digulingkan dalam sebuah kudeta militer yang dipimpin Abdul Fattah Al Sisi. Kudeta berhasil, Al Sisi menjadi presiden, sedangkan Mursi ditahan.

Terdapat enam dakwaan yang harus dihadapi Mursi dalam persidangan itu, antara lain pembunuhan dan mata-mata untuk Qatar, Hizbullah serta Hamas. Dia juga dituduh terlibat terorisme. Semua dakwaan itu diyakini banyak pihak bermotivasi politik. 

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini