Menyela Pembicaraan, Hakim MK Ancam Usir Bambang Widjojanto Keluar Ruang Sidang

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Kuasa hukum Tim Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, diancam usir keluar ruang sidang oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat saat mempersoalkan saksi sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Peristiwa itu terjadi usai sidang diskors untuk istirahat, shalat dan makan siang. Awalnya, Arief menanyakan pada saksi Idham yang dihadirkan tim Prabowo tentang posisi dalam pilpres lalu.

“Bukan. Saya di kampung,” jawab Idham. 

Jawaban itu membuat Arief mencoba mengaitkan kesaksian Idham dari kampung tetapi ingin menjelaskan kecurangan pemilihan presiden di tingkat nasional.

“Kalau dari kampung mestinya yang diketahui situasi di kampung,” kata Arief. 

Namun yang menjawab Bambang Widjojanto. “Saya di kampung tapi bisa mengakses dunia di kampung,” ucap BW.

Bambang minta hakim jangan menghakimi seolah-olah orang kampung tidak tahu apa-apa dan meminta hakim mendengarkan kesaksian itu.

Arief dengan nada tinggi meminta agar BW tak menjawab karena pertanyaan itu ditujukan pada Idham. 

Pada persidangan, Rabu 19 Juni 2019, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga menghadirkan 15 saksi fakta dan dua orang ahli dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, mendaftarkan nama-nama itu ke kepaniteraan MK. Kemudian MK memampang daftar nama saksi itu untuk publik.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini