Menteri Tjahjo: Cegah Kerusuhan Manokwari, Kepala Daerah Harus Jaga Omongan

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Untuk mencegah kerusuhan seperti Manokwari, Ibu Kota Papua Barat, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah menjaga omongan mereka.

“Saya minta –termasuk diri saya– berhati-hati membuat pernyataan, karena pernyataan sekecil apapun kalau emosional tanpa terkendali itu bisa menimbulkan opini yang berbeda,” ujar Tjahjo di Jakarta, Senin 19 Agustus 2019.

Setelah situasi keamanan membaik, Tjahjo menegaskan berencana mengundang Gubernur Papua Barat, Gubernur Papua dan Gubernur Jawa Timur untuk menyelesaikan persoalan yang timbul tersebut.

Selain itu, dia juga akan memanggil dan meminta klarifikasi Sekretaris Daerah Papua yang menyatakan wilayah tersebut sebagai Israel kedua.

Sebelumnya massa memblokade sejumlah jalan utama di Manokwari, Papua Barat dengan membakar ban sehingga membuat arus transportasi di daerah itu lumpuh.

Mereka bahkan dikabarkan membakar gedung DPRD Papua Barat. Sementara di Jayapura puluhan ribu warga Papua berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Dok II Jayapura untuk menemui Gubernur Papua Lukas Enembe. Aksi itu menyebabkan jalan utama macet dan pertokoan tutup.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut pemicu aksi di Papua dan Papua Barat adalah pernyataan negatif sejumlah oknum soal isu pelecehan bendera Merah Putih di Jawa Timur.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini