MINEWS.ID, NGAWI – Tidak ada perintah rektorat kepada mahasiswanya untuk berunjuk rasa, sehingga tidak akan ada sanksi untuk para rektor perguruan tinggi negeri.
“Saya monitor satu per satu. Yang Aceh juga sudah laporan, aman. Bukan perintah rektorat,” kata Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Mohamad Nasir, Jum’at 27 September 2019.
Sementara untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) masih menunggu laporan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLPT).
Nasir akan mendengar hasil rapat Forum Rektor Indonesia di Yogyakarta, Jum’at 27 September 2019.
Secara lisan, menurut Nasir rektorat mendukung mengamankan kampus dan mengajak mahasiswa berdiskusi di dalam kampus bukan di jalanan.
Dia mengatakan selalu mengimbau agar rektor mengajak mahasiswanya jangan melakukan demo tetapi melakukan diskusi. Sebagai masyarakat intelektual tentu itu tidak baik.
Menurut Nasir, 2 Oktober 2019 akan ada diskusi terbuka di Universitas Diponegoro soal revisi KUHP dan pendaftarnya membludak karena diikuti fakultas hukum seluruh Jawa Tengah.
