Menpar Ingin Pameran BBTF Mendunia

Baca Juga

MATA INDONESIA, DENPASAR – Bali Beyond & Travel Fair (BBTF) 2019 diharapkan bisa mendunia dan setara dengan MATTA Fair Malaysia dan ITB Asia di Singapura. Harapan itu diucapkan Menteri Pariwisata Arief Yahya saat menghadiri Opening Ceremony BBTF 2019 di Garuda Wisnu Kencana, Bali, pada Rabu 26 Juni 2019.

Arief beralasan, BBTF selama ini dianggap sebagai pameran terkemuka di Indonesia. ”Ke depan saya berharap BBTF bisa berkembang sebagai salah satu pameran pariwisata internasional yang utama di kawasan ini. Bahkan bisa menjadi pameran perjalanan terbesar di dunia seperti ITB Berlin dan WTM London,” kata Arief.

Asal tahu saja, BBTF merupakan pameran perjalanan dan wisata internasional tahunan yang diselenggarakan oleh Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali. Untuk tahun ini, helatan akbar ini telah memasuki tahun ke-enam penyelenggaraan.

Dengan tema Journey to Sustainable Tourism, BBTF 2019 yang diselenggarakan dari 26-28 Juni 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) itu menghadirkan 232 seller dan 303 buyer dari 46 negara dengan estimasi transaksi mencapai Rp 9,06 triliun.

Komposisi pembeli terbesar, sebanyak 101 datang dari zona Eropa Barat dan Timur. Untuk zona Timur Tengah terdapat 28 buyer. Pembeli dari ASEAN sebanyak 67, lalu 27 buyer datang dari Australia dan Selandia Baru.

Jumlah seller dan buyer ini meningkat dari tahun lalu. Pada BBTF 2018 tercatat nilai transaksi yang dihasilkan sekitar Rp 7,71 triliun dengan jumlah seller 244 dan buyer berjumlah 320 yang berasal dari 41 negara.

Dari negara-negara di Eropa Timur dan Barat yang hadir sebanyak 61 buyer. Sementara dari negara-negara kawasan ASEAN yang berpartisipasi sebanyak 45 buyer, lalu India ada 23 buyer. Untuk slot Australia dan Selandia Baru diisi 22 buyer dan 72 trade buyer.

”BBTF menawarkan banyak peluang. Potensinya besar. Ada peningkatan peserta yang signifikan. Kami harap semua industri bisa memanfaatkan momentum ini,” kata Ketua Panitia BBTF 2019 I Ketut Ardana.

Para peserta BBTF 2019 berasal dari berbagai latar belakang industri pariwisata. Komposisinya terdiri dari hotel dan resort, agen perjalanan, hingga pemerintah. Ada juga daya tarik wisata, pengelola destinasi wisata, maskapai penerbangan, dan yang lainnya.

Penyelenggaraan BBTF diyakini Menpar tidak hanya mempromosikan Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia, tapi turut juga mempromosikan destinasi wisata lain di Indonesia.

“Akhirnya, nanti wisatawan akan menikmati atraksi yang lebih beragam di samping BBTF juga mendatangkan manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata yang akan didistribusikan ke daerah-daerah di luar Bali,” ujar Menpar.

Terkait tema BBTF 2019, Menpar menjelaskan bahwa sustainable tourism telah menjadi tren beberapa tahun terakhir. Pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan tiga faktor meliputi lingkungan, komunitas, dan ekonomi.

Berkenaan dengan prinsip-prinsip ini, Kementerian Pariwisata telah melakukan tiga program, yaitu Sustainable Tourism Destination melalui Indonesia Sustainable Tourism Awards (ISTA), Sustainable Tourism Observatorium, dan Sustainable Tourism Certificate, yang berfokus pada 10 Destinasi Wisata Prioritas.

“Di Bali, kami juga telah mendirikan Sustainable Tourism Observatory di Sanur, bekerja sama dengan Universitas Udayana Bali, didukung oleh UNWTO,” kata dia.

Selama ini sektor pariwisata adalah penyumbang terbesar bagi perekonomian Bali. Jumlah kedatangan wisatawan internasional ke Bali pada 2018 tercatat sebesar enam juta atau meningkat 6,7 persen dan 9,8 juta wisatawan domestik atau meningkat 11,7 persen dibandingkan dengan 2017.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menjelaskan, Bali sebagai destinasi wisata terus beradaptasi dan berkembang.

“Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan pariwisata dengan membangun fasilitas yang mendukung. Arah kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, Nangun Sat Kerthi Loka,” katanya.

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini